Panduan Lengkap: Perjanjian Kerjasama Apoteker & PSA yang Wajib Diketahui!

Table of Contents

Kerjasama antara Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) adalah fondasi penting dalam operasional sebuah apotek. Tanpa adanya kesepahaman yang jelas dan tertulis, potensi masalah di kemudian hari bisa saja terjadi. Nah, salah satu cara untuk memastikan kerjasama berjalan lancar dan profesional adalah dengan membuat surat perjanjian kerjasama. Dokumen ini ibarat kompas yang mengarahkan hubungan kerja, memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi.

Mengapa Perjanjian Kerjasama Apoteker dan PSA Itu Penting?¶

Pentingnya perjanjian kerjasama ini seringkali disepelekan, padahal punya dampak besar lho! Bayangkan saja, tanpa perjanjian yang jelas, bagaimana kita bisa memastikan peran dan tanggung jawab apoteker dan PSA terdefinisi dengan baik? Perjanjian ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi pondasi hukum yang melindungi kedua belah pihak.

Image just for illustration

Beberapa alasan utama mengapa perjanjian kerjasama ini krusial:

• Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab: Perjanjian ini menguraikan secara rinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Apoteker bertanggung jawab atas aspek kefarmasian, sementara PSA bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis apotek. Dengan adanya kejelasan ini, potensi overlap atau kekosongan tanggung jawab bisa dihindari.
• Perlindungan Hukum: Surat perjanjian kerjasama adalah dokumen hukum yang sah. Jika terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari, perjanjian ini bisa menjadi acuan dan alat bukti yang kuat di mata hukum. Ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak.
• Mencegah Miskomunikasi: Komunikasi yang buruk seringkali menjadi sumber masalah dalam kerjasama. Perjanjian yang tertulis membantu menjembatani potensi miskomunikasi karena semua poin penting sudah didokumentasikan dan disepakati bersama.
• Standar Profesionalisme: Membuat perjanjian kerjasama menunjukkan profesionalisme kedua belah pihak. Ini menandakan keseriusan dalam menjalin hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.
• Dasar Evaluasi Kinerja: Perjanjian kerjasama bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja apoteker dan PSA. Kriteria kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian bisa menjadi tolok ukur keberhasilan kerjasama.

Komponen Penting dalam Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dan PSA¶

Sebuah surat perjanjian kerjasama yang baik harus memuat beberapa komponen penting agar kuat secara hukum dan efektif dalam mengatur hubungan kerja. Berikut adalah poin-poin utama yang sebaiknya ada dalam perjanjian tersebut:

1. Identitas Para Pihak¶

Bagian ini mencantumkan identitas lengkap dari Apoteker dan PSA. Informasi yang perlu disertakan meliputi:

• Nama lengkap
• Alamat tempat tinggal
• Nomor telepon
• Nomor STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) untuk Apoteker
• Nomor SIA (Surat Izin Apotek) dan nama apotek untuk PSA
• Nomor KTP

Pastikan semua informasi ini akurat dan terbaru untuk menghindari masalah administrasi di kemudian hari.

2. Maksud dan Tujuan Perjanjian¶

Bagian ini menjelaskan tujuan utama dari kerjasama ini. Biasanya, tujuannya adalah untuk menjalankan operasional apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kefarmasian, serta mencapai target bisnis yang telah ditetapkan bersama. Rumusan tujuan ini harus jelas dan ringkas.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan¶

Ini adalah bagian yang sangat penting karena merinci batasan dan cakupan pekerjaan masing-masing pihak. Untuk Apoteker, ruang lingkup pekerjaan biasanya meliputi:

• Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai: Ini termasuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan.
• Pelayanan resep dan informasi obat: Melayani resep dokter, memberikan informasi obat yang benar dan jelas kepada pasien, serta konseling farmasi.
• Pelayanan kefarmasian klinik: Melakukan monitoring penggunaan obat pada pasien, memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang benar, dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.
• Pengembangan pelayanan kefarmasian: Berinovasi dan mengembangkan layanan farmasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan apotek.
• Pelaporan: Membuat laporan-laporan yang diperlukan, baik untuk internal apotek maupun untuk pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan.

Sedangkan untuk PSA, ruang lingkup pekerjaan biasanya meliputi:

• Pengelolaan aspek bisnis apotek: Ini termasuk manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan administrasi umum apotek.
• Penyediaan sarana dan prasarana apotek: Memastikan apotek memiliki fasilitas yang memadai untuk operasional, termasuk peralatan, perlengkapan, dan sistem informasi.
• Perizinan dan legalitas apotek: Mengurus perizinan apotek dan memastikan apotek beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pengembangan bisnis apotek: Mencari peluang untuk mengembangkan bisnis apotek, misalnya dengan membuka cabang atau menambah layanan baru.

Ruang lingkup pekerjaan ini harus didefinisikan secara spesifik dan terukur agar tidak menimbulkan kebingungan atau perselisihan di kemudian hari.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak¶

Bagian ini menjabarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Apoteker dan PSA. Contoh hak dan kewajiban Apoteker:

• Hak:
  • Mendapatkan gaji atau kompensasi sesuai dengan perjanjian.
  • Mendapatkan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas kefarmasian.
  • Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kefarmasian.
  • Mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
• Kewajiban:
  • Melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan standar profesi dan etika kefarmasian.
  • Bertanggung jawab atas pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian di apotek.
  • Menjaga kerahasiaan informasi pasien.
  • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Berkontribusi dalam pengembangan apotek.

Contoh hak dan kewajiban PSA:

• Hak:
  • Mendapatkan keuntungan dari operasional apotek.
  • Menentukan kebijakan bisnis apotek.
  • Mengevaluasi kinerja apoteker.
  • Mengawasi operasional apotek secara umum.
• Kewajiban:
  • Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional apotek.
  • Memastikan apotek memiliki izin yang lengkap dan berlaku.
  • Membayar gaji atau kompensasi apoteker sesuai perjanjian.
  • Mendukung apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian.
  • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseimbangan hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan hubungan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan.

5. Jangka Waktu Perjanjian¶

Perjanjian kerjasama harus mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian. Bisa berupa jangka waktu tertentu (misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun) atau jangka waktu tidak tertentu. Jika menggunakan jangka waktu tertentu, perlu dicantumkan juga ketentuan mengenai perpanjangan atau pengakhiran perjanjian.

6. Kompensasi dan Pembayaran¶

Bagian ini mengatur mengenai kompensasi yang akan diterima apoteker atas jasanya. Bentuk kompensasi bisa berupa gaji bulanan, bagi hasil, atau kombinasi keduanya. Perjanjian harus mencantumkan:

• Besaran kompensasi (nominal gaji atau persentase bagi hasil).
• Jadwal pembayaran (misalnya setiap tanggal berapa).
• Cara pembayaran (transfer bank, tunai, dll.).
• Ketentuan mengenai kenaikan kompensasi (jika ada).

Transparansi dan kejelasan mengenai kompensasi ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa¶

Tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa atau perbedaan pendapat dalam kerjasama. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama sebaiknya mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini bisa berupa:

• Musyawarah mufakat: Mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan melalui diskusi dan negosiasi.
• Mediasi: Melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu menyelesaikan sengketa.
• Arbitrase: Menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang akan memberikan putusan yang mengikat.
• Pengadilan: Sebagai upaya terakhir jika mekanisme lain tidak berhasil, sengketa bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pilihlah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk kedua belah pihak.

8. Klausul Kerahasiaan (Confidentiality Clause)¶

Klausul ini mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kerjasama. Baik Apoteker maupun PSA wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait operasional apotek, data pasien, informasi keuangan, dan informasi rahasia lainnya. Klausul ini penting untuk melindungi kepentingan bisnis apotek dan privasi pasien.

9. Klausul Force Majeure¶

Force majeure adalah kejadian di luar kendali manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah yang baru. Klausul force majeure mengatur akibat hukum jika terjadi kejadian force majeure yang menghambat pelaksanaan perjanjian.

10. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum¶

Bagian ini mencantumkan hukum yang berlaku untuk perjanjian kerjasama ini, yaitu hukum Republik Indonesia. Selain itu, perlu dicantumkan juga domisili hukum yang dipilih jika terjadi sengketa dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Biasanya, domisili hukum dipilih di wilayah tempat apotek beroperasi.

11. Tanda Tangan Para Pihak dan Saksi¶

Surat perjanjian kerjasama harus ditandatangani oleh Apoteker dan PSA di atas materai. Sebaiknya juga ada saksi yang ikut menandatangani perjanjian sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut benar-benar disepakati oleh kedua belah pihak. Saksi bisa berasal dari internal apotek atau pihak eksternal yang netral.

Image just for illustration

Contoh Format Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dan PSA (DRAFT)¶

Berikut adalah contoh format surat perjanjian kerjasama antara Apoteker dan PSA. Penting untuk diingat bahwa ini hanyalah contoh draft, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing apotek. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: … [Nomor Urut Perjanjian]

ANTARA

1. [Nama Lengkap PSA], bertempat tinggal di [Alamat Lengkap PSA], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor [Nomor KTP PSA], bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) dari Apotek [Nama Apotek], yang beralamat di [Alamat Apotek], berdasarkan Surat Izin Apotek (SIA) nomor [Nomor SIA Apotek], yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (PSA).

DAN

2. [Nama Lengkap Apoteker], bertempat tinggal di [Alamat Lengkap Apoteker], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor [Nomor KTP Apoteker] dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) nomor [Nomor STRA Apoteker], yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Apoteker).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menjalankan operasional Apotek [Nama Apotek] sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kefarmasian dan mencapai tujuan bisnis yang telah disepakati bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA (Apoteker) bertanggung jawab atas seluruh aspek kefarmasian di Apotek [Nama Apotek], meliputi:
a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
b. Pelayanan resep dan informasi obat kepada pasien.
c. Pelayanan kefarmasian klinik.
d. Pengembangan pelayanan kefarmasian.
e. Pelaporan kefarmasian.
f. … [Sebutkan ruang lingkup pekerjaan apoteker lainnya secara spesifik]

(2) PIHAK PERTAMA (PSA) bertanggung jawab atas pengelolaan aspek bisnis dan administratif Apotek [Nama Apotek], meliputi:
a. Pengelolaan keuangan dan akuntansi apotek.
b. Pemasaran dan promosi apotek.
c. Pengelolaan sumber daya manusia apotek.
d. Penyediaan sarana dan prasarana apotek.
e. Perizinan dan legalitas apotek.
f. … [Sebutkan ruang lingkup pekerjaan PSA lainnya secara spesifik]

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (APOTEKER)

(1) Hak PIHAK KEDUA (Apoteker):
a. Menerima kompensasi atas jasa kefarmasian sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian ini.
b. Mendapatkan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas kefarmasian.
c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku.
d. Mengembangkan diri melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan bidang kefarmasian.
e. … [Sebutkan hak apoteker lainnya secara spesifik]

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA (Apoteker):
a. Melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan standar profesi, etika kefarmasian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian di Apotek [Nama Apotek].
c. Menjaga kerahasiaan informasi pasien dan informasi rahasia apotek.
d. Mematuhi semua peraturan internal apotek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
e. Berkontribusi aktif dalam pengembangan kualitas pelayanan dan kemajuan Apotek [Nama Apotek].
f. … [Sebutkan kewajiban apoteker lainnya secara spesifik]

PASAL 4

KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN

(1) Atas jasa dan tanggung jawab yang diemban oleh PIHAK KEDUA (Apoteker), PIHAK PERTAMA (PSA) akan memberikan kompensasi berupa gaji bulanan sebesar Rp. [Jumlah Nominal] (… [Terbilang dalam Huruf] Rupiah) netto.

(2) Pembayaran gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan setiap tanggal [Tanggal] setiap bulan melalui transfer bank ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
* Nama Bank : [Nama Bank]
* Nomor Rekening : [Nomor Rekening]
* Atas Nama : [Nama Pemilik Rekening]

(3) … [Sebutkan ketentuan mengenai bonus, insentif, atau kompensasi tambahan lainnya jika ada]

(4) … [Sebutkan ketentuan mengenai kenaikan kompensasi secara periodik jika ada]

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu [Jumlah Tahun/Bulan] ([Terbilang dalam Huruf]) tahun/bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, yaitu tanggal [Tanggal] [Bulan] [Tahun] dan berakhir pada tanggal [Tanggal] [Bulan] [Tahun].

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pemberitahuan perpanjangan perjanjian harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat [Jumlah Bulan/Minggu] ([Terbilang dalam Huruf]) bulan/minggu sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

(3) … [Sebutkan ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, jika ada]

PASAL 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai operasional apotek, data pasien, informasi keuangan, dan informasi rahasia lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

(1) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan dan kendali PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah yang bersifat nasional dan/atau keadaan darurat lainnya yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

(2) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat [Jumlah Hari] ([Terbilang dalam Huruf]) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure.

(3) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik atas pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara PARA PIHAK.

(2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui [Pilih salah satu: Mediasi / Arbitrase / Pengadilan].

(3) Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [Nama Kota].

PASAL 9

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan disetujui serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di [Nama Kota], pada hari [Hari], tanggal [Tanggal] [Bulan] [Tahun].

PIHAK PERTAMA (PSA) PIHAK KEDUA (Apoteker)

Materai Rp 10.000,- Materai Rp 10.000,-

[Tanda Tangan dan Nama Jelas PSA] [Tanda Tangan dan Nama Jelas Apoteker]

SAKSI-SAKSI:

1. [Nama Jelas Saksi 1] (Tanda Tangan)
2. [Nama Jelas Saksi 2] (Tanda Tangan)

Image just for illustration

Tips Penting Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerjasama¶

Sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Baca dan Pahami dengan Seksama: Jangan terburu-buru menandatangani perjanjian. Baca setiap pasal dan klausul dengan teliti. Pastikan Anda benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari setiap poin dalam perjanjian. Jika ada bagian yang tidak jelas atau membingungkan, jangan ragu untuk bertanya dan meminta penjelasan.
2. Negosiasi Jika Perlu: Perjanjian kerjasama adalah dokumen yang bisa dinegosiasikan. Jika ada poin yang Anda rasa kurang sesuai atau tidak menguntungkan, jangan ragu untuk mengajukan negosiasi. Diskusikan dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
3. Konsultasikan dengan Ahli Hukum: Untuk memastikan perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi hak-hak Anda, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum. Ahli hukum bisa memberikan masukan dan saran yang berharga sebelum Anda menandatangani perjanjian.
4. Simpan Salinan Perjanjian: Setelah perjanjian ditandatangani, pastikan Anda menyimpan salinan perjanjian yang asli dan bermaterai. Simpan di tempat yang aman dan mudah diakses jika diperlukan di kemudian hari.
5. Lakukan Evaluasi Periodik: Perjanjian kerjasama bukanlah dokumen yang statis. Lakukan evaluasi periodik secara berkala untuk memastikan perjanjian masih relevan dan sesuai dengan kondisi operasional apotek. Jika ada perubahan kondisi atau kebutuhan, perjanjian bisa direvisi atau diperbarui melalui addendum atau amandemen.

Dengan memahami pentingnya surat perjanjian kerjasama dan memperhatikan tips-tips di atas, diharapkan kerjasama antara Apoteker dan PSA dapat berjalan lancar, harmonis, dan saling menguntungkan. Ingat, perjanjian ini adalah investasi jangka panjang untuk kelancaran operasional dan kesuksesan apotek Anda!

Gimana? Sudah lebih paham kan tentang surat perjanjian kerjasama Apoteker dan PSA? Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya!