Beranda pendidikan sekolah surat tppk

Mau Bikin Surat Tugas TPPK Sekolah? Panduan Lengkap & Contohnya!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Pembentukan TPPK di sekolah bukan sekadar formalitas, melainkan mandat penting berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memastikan setiap warga sekolah terlindungi. Agar tim ini bisa bekerja secara sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya, diperlukan surat tugas resmi dari Kepala Sekolah. Surat tugas ini adalah bukti formal penunjukan dan pendelegasian wewenang.

Pentingnya Surat Tugas untuk TPPK

Surat tugas berfungsi sebagai legitimasi bagi anggota TPPK untuk bertindak atas nama sekolah dalam urusan pencegahan dan penanganan kekerasan. Tanpa surat tugas, kegiatan yang dilakukan TPPK bisa dianggap tidak memiliki dasar formal dari institusi. Dokumen ini juga memperjelas ruang lingkup tugas dan tanggung jawab anggota TPPK yang ditunjuk. Hal ini penting agar kerja tim lebih terarah dan akuntabel.

Keberadaan surat tugas TPPK juga memberikan kepercayaan kepada korban, saksi, maupun pihak lain yang berinteraksi dengan tim. Mereka tahu bahwa tim yang mereka hadapi adalah tim resmi yang dibentuk dan diberi mandat oleh pimpinan sekolah. Ini sangat membantu dalam proses pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah.

Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas TPPK

Pembentukan TPPK di satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbudristek PPKSP ini secara eksplisit memerintahkan setiap satuan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk membentuk TPPK paling lambat dalam jangka waktu tertentu setelah peraturan ini berlaku. Surat tugas TPPK adalah salah satu dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pembentukan dan operasionalisasi tim ini.

Contoh Surat Tugas TPPK Sekolah
Image just for illustration

Dalam peraturan tersebut, tugas TPPK sudah dijelaskan secara rinci, mulai dari melakukan upaya pencegahan kekerasan, menerima laporan, melakukan penanganan, berkoordinasi dengan pihak terkait, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Surat tugas harus mencerminkan tugas-tugas tersebut atau setidaknya merujuk pada dasar hukum yang memuat rincian tugas tersebut. Hal ini memastikan bahwa anggota TPPK memahami apa yang diharapkan dari mereka.

Bagian-Bagian Penting dalam Surat Tugas TPPK

Sebuah surat tugas, termasuk surat tugas TPPK, memiliki format dan komponen standar yang harus ada. Komponen ini memastikan keabsahan dan kejelasan surat. Berikut adalah bagian-bagian penting yang biasanya terdapat dalam surat tugas TPPK sekolah:

  1. Kop Surat Satuan Pendidikan: Berisi nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan logo sekolah. Ini menunjukkan bahwa surat ini dikeluarkan secara resmi oleh sekolah.
  2. Nomor Surat: Kode unik untuk identifikasi surat, biasanya mencakup nomor urut, kode unit organisasi, bulan, dan tahun. Penting untuk administrasi persuratan sekolah.
  3. Lampiran (jika ada): Menunjukkan dokumen lain yang disertakan bersama surat, misalnya daftar nama lengkap anggota tim.
  4. Hal: Singkat dan jelas mengenai tujuan surat, misalnya “Surat Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)”.
  5. Yth.: Ditujukan kepada siapa surat ini, biasanya kepada anggota TPPK yang namanya tercantum dalam surat.
  6. Dasar: Merujuk pada dasar hukum atau keputusan yang mendasari dikeluarkannya surat tugas ini, misalnya SK Kepala Sekolah tentang Pembentukan TPPK atau peraturan perundang-undangan terkait.
  7. Memberi Tugas Kepada: Daftar nama anggota TPPK yang diberi tugas. Setiap anggota biasanya disebutkan nama lengkap, NIP/Nomor Induk (jika ada), jabatan di sekolah, dan jabatan dalam tim TPPK.
  8. Untuk Melaksanakan Tugas: Rincian singkat mengenai tugas yang harus dilaksanakan. Bisa berupa daftar poin-poin tugas utama TPPK sesuai Permendikbudristek PPKSP.
  9. Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas: Masa berlaku surat tugas atau periode kerja tim TPPK (misalnya, sampai masa jabatan tim berakhir).
  10. Pembiayaan (jika ada): Informasi mengenai sumber pembiayaan jika ada anggaran khusus untuk kegiatan TPPK.
  11. Penutup: Kalimat penutup yang menyatakan harapan atau instruksi tambahan terkait pelaksanaan tugas.
  12. Tempat dan Tanggal: Lokasi dan tanggal dikeluarkannya surat.
  13. Pihak yang Memberi Tugas: Biasanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di satuan pendidikan. Mencantumkan nama lengkap dan NIP (jika ada).
  14. Tembusan (jika ada): Pihak-pihak lain yang perlu mengetahui surat ini, misalnya Dinas Pendidikan atau Yayasan (untuk sekolah swasta).

Memastikan semua bagian ini ada dan terisi dengan benar adalah kunci pembuatan surat tugas yang efektif dan sah.

Tips Membuat Surat Tugas TPPK yang Efektif

Menyusun surat tugas TPPK sebenarnya tidak sulit jika kita memahami komponen yang diperlukan. Berikut beberapa tips agar surat tugas Anda efektif:

  • Gunakan Bahasa Resmi Namun Jelas: Surat tugas adalah dokumen resmi, jadi gunakan bahasa formal Indonesia yang baik dan benar. Namun, pastikan kalimatnya jelas dan mudah dipahami oleh semua penerima.
  • Cantumkan Dasar Hukum dengan Tepat: Merujuk pada dasar hukum yang tepat, terutama Permendikbudristek PPKSP dan SK Kepala Sekolah tentang Pembentukan TPPK, akan memberikan kekuatan legal pada surat tugas.
  • Daftar Tugas Harus Spesifik: Meskipun bisa merujuk pada peraturan, mencantumkan poin-poin tugas utama TPPK dalam surat tugas akan membantu anggota tim memahami tanggung jawab mereka secara cepat. Tugas-tugas ini mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan, dan koordinasi.
  • Sebutkan Nama Anggota dengan Lengkap dan Jelas: Hindari singkatan nama. Cantumkan nama lengkap dan identitas lain (NIP/Nomor Induk, Jabatan di sekolah, Jabatan di TPPK) agar tidak ada keraguan mengenai siapa saja yang ditugaskan.
  • Tetapkan Masa Berlaku: TPPK biasanya memiliki masa jabatan tertentu (misalnya 2-3 tahun). Surat tugas perlu mencantumkan masa berlaku ini agar ada kejelasan sampai kapan tugas tersebut berlaku.
  • Arsipkan dengan Baik: Simpan salinan surat tugas ini dengan baik di arsip sekolah. Anggota TPPK juga sebaiknya menyimpan salinan untuk referensi.

Memperhatikan detail-detail ini akan membuat surat tugas TPPK Anda menjadi dokumen yang kuat dan membantu kelancaran kerja tim.

Contoh Surat Tugas TPPK Sekolah

Berikut adalah contoh format surat tugas TPPK yang bisa dijadikan referensi. Format ini umum digunakan dalam persuratan resmi sekolah.

[KOP SURAT SEKOLAH]

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [Nama Daerah]
DINAS PENDIDIKAN
[Nama Lengkap Satuan Pendidikan]
[Alamat Lengkap Sekolah]
Telp: [Nomor Telepon Sekolah], Email: [Email Sekolah], Website: [Website Sekolah, jika ada]

SURAT TUGAS
Nomor: [Nomor Surat]/[Kode Sekolah]/[Bulan, Romawi]/[Tahun]

Lampiran: -
Hal: Surat Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap Kepala Sekolah]
NIP/Nomor Induk : [NIP/Nomor Induk Kepala Sekolah, jika ada]
Jabatan : Kepala [Nama Satuan Pendidikan]

Dengan ini memberi tugas kepada:

No. Nama Lengkap NIP/Nomor Induk Jabatan di Sekolah Jabatan dalam TPPK
1. [Nama Anggota 1] [NIP/Nomor Induk] [Jabatan di Sekolah] Ketua
2. [Nama Anggota 2] [NIP/Nomor Induk] [Jabatan di Sekolah] Sekretaris
3. [Nama Anggota 3] [NIP/Nomor Induk] [Jabatan di Sekolah] Anggota
… [Nama Anggota berikutnya] [NIP/Nomor Induk] [Jabatan di Sekolah] Anggota

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di [Nama Satuan Pendidikan] dengan rincian tugas antara lain:

  1. Melakukan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui sosialisasi, pendidikan, dan kegiatan relevan lainnya.
  2. Menerima laporan dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
  3. Melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan, termasuk pendampingan korban dan saksi.
  4. Menyampaikan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan terkait hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penanganan kasus kekerasan.
  5. Melakukan koordinasi dengan Komite Sekolah, orang tua/wali, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
  6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan.

Dasar pelaksanaan tugas ini adalah:
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
2. Surat Keputusan Kepala [Nama Satuan Pendidikan] Nomor: [Nomor SK Pembentukan TPPK] tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) [Nama Satuan Pendidikan] Periode [Tahun Awal] - [Tahun Akhir].

Jangka waktu pelaksanaan tugas ini adalah terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tugas ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan TPPK sesuai SK Kepala Sekolah Nomor [Nomor SK Pembentukan TPPK].

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ini, jika ada, akan dibebankan pada anggaran [Sumber Anggaran, misal: BOS, Anggaran Sekolah].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : [Nama Kota/Tempat]
Pada tanggal : [Tanggal Surat Dikeluarkan]

Kepala [Nama Satuan Pendidikan]

[ttd]

[Nama Lengkap Kepala Sekolah]
[NIP/Nomor Induk Kepala Sekolah, jika ada]

Tembusan:
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan [Nama Daerah] (jika perlu)
2. Arsip

Menjelaskan Detail Contoh Surat Tugas

Mari kita bedah sedikit contoh surat tugas di atas agar lebih jelas:

  • Nomor Surat: Format “[Nomor Urut]/[Kode Sekolah]/[Bulan Romawi]/[Tahun]” adalah standar administrasi surat sekolah di Indonesia. Kode sekolah biasanya diberikan oleh dinas pendidikan.
  • Hal: Singkat, padat, langsung menunjukkan isi surat.
  • Yth.: Bisa ditulis “Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) [Nama Satuan Pendidikan]” atau bisa juga ditulis “Nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini”. Menuliskan “Yth.” di awal surat tugas adalah format umum.
  • Dasar: Ini bagian penting. Merujuk langsung ke Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembentukan dan tugas tim ini memiliki landasan hukum yang kuat dari pemerintah pusat. Merujuk ke SK Kepala Sekolah tentang pembentukan tim menunjukkan bahwa tim tersebut memang secara resmi dibentuk oleh pimpinan sekolah di tingkat lokal. Kedua dasar ini saling melengkapi.
  • Memberi Tugas Kepada: Menggunakan format tabel memudahkan pembaca (dalam hal ini anggota TPPK dan pihak lain yang berkepentingan) untuk melihat siapa saja yang ditugaskan beserta peran mereka dalam tim TPPK dan posisi mereka di sekolah. Ini sangat efisien dan rapi.
  • Untuk Melaksanakan Tugas: Rincian tugas yang dicantumkan adalah ringkasan dari tugas-tugas TPPK sesuai Permendikbudristek PPKSP. Anda bisa menyesuaikannya atau menambah poin spesifik jika ada tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Sekolah yang relevan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Penting untuk memasukkan poin pelaporan tugas kepada Kepala Sekolah agar ada akuntabilitas.
  • Jangka Waktu: Kejelasan masa berlaku menghindari kebingungan. Masa jabatan TPPK diatur dalam SK pembentukannya.
  • Pembiayaan: Bagian ini opsional. Jika ada alokasi dana spesifik untuk TPPK (misalnya dari BOS atau sumber lain), bisa dicantumkan. Jika tidak ada, bagian ini bisa dihapus atau disesuaikan.
  • Penutup: Kalimat standar penutup surat dinas. Menambahkan frasa “penuh tanggung jawab” mengingatkan anggota tim akan pentingnya tugas ini.
  • Pihak yang Memberi Tugas: Kepala Sekolah adalah otoritas tertinggi di sekolah yang berhak mengeluarkan surat tugas ini. Tanda tangan basah dan stempel sekolah akan mengesahkan surat ini.
  • Tembusan: Penting jika ada pihak lain yang perlu mendapat salinan surat ini untuk informasi atau tindak lanjut, misalnya pengawas sekolah, dinas pendidikan, atau komite sekolah.

Memahami setiap bagian ini akan membantu Anda menyesuaikan contoh di atas dengan kondisi dan kebutuhan spesifik sekolah Anda.

Tantangan dan Catatan Penting dalam Pembentukan TPPK

Meskipun pembuatan surat tugas TPPK terkesan mudah, proses pembentukan dan operasionalisasi TPPK itu sendiri memiliki tantangan. Kepala Sekolah perlu memastikan anggota TPPK yang ditunjuk adalah individu yang memiliki integritas, sensitivitas terhadap isu kekerasan, dan komitmen untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Anggota TPPK berasal dari unsur guru, komite sekolah, dan orang tua (untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau perwakilan orang tua/komite sekolah, profesional lain (misalnya psikolog), dan masyarakat (untuk PAUD). Komposisi ini harus dipenuhi.

Fakta menarik, Permendikbudristek PPKSP ini adalah hasil kajian mendalam dan masukan dari berbagai pihak, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghapus zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Adanya TPPK di setiap sekolah adalah langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Surat tugas hanyalah salah satu tools administrasi untuk mendukung kerja tim yang sebenarnya.

Selain itu, pelatihan bagi anggota TPPK sangat penting agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan pencegahan, menerima laporan, melakukan investigasi awal, hingga memberikan rekomendasi penanganan. Surat tugas memberikan kewenangan, tetapi kapasitaslah yang menentukan efektivitas kerja tim. Sekolah perlu memfasilitasi pelatihan ini, bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan atau lembaga terkait.

Peran TPPK Lebih dari Sekadar Nama

TPPK bukan sekadar nama di atas kertas atau tim ad-hoc yang hanya muncul saat ada kasus. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan di sekolah, yang secara proaktif mengampanyekan lingkungan bebas kekerasan, membangun budaya saling menghargai, dan menjadi tempat aman bagi warga sekolah untuk melapor. Surat tugas menjadi gerbang awal pengakuan terhadap peran penting ini.

Tugas TPPK sangat berat dan memerlukan keberanian serta kerahasiaan. Kasus kekerasan bisa melibatkan berbagai pihak dan seringkali sensitif. Surat tugas memberikan payung hukum bagi anggota TPPK saat mereka harus mengambil tindakan atau berkoordinasi dengan pihak luar seperti kepolisian, dinas sosial, atau tenaga medis. Ini memberikan rasa aman bagi anggota tim dalam menjalankan tugas mulia mereka.

Kesimpulan

Surat tugas TPPK adalah dokumen administratif yang esensial dalam operasionalisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. Dokumen ini memberikan legitimasi, memperjelas tugas, dan menjadi bukti formal penunjukan anggota tim. Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan SK Kepala Sekolah, surat tugas ini memberdayakan TPPK untuk bekerja secara efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua. Pembuatan surat tugas yang cermat, lengkap, dan sesuai format standar akan sangat mendukung kelancaran kerja tim ini.

Semoga contoh dan penjelasan ini bermanfaat bagi Anda yang bertugas membuat surat tugas TPPK di sekolah.

Bagaimana pengalaman Anda dalam pembentukan TPPK di sekolah? Ada tantangan atau tips lain yang ingin dibagi? Yuk, diskusi di kolom komentar!

Posting Komentar