Panduan Lengkap Surat Perintah Kerja Borongan Bangunan: Contoh & Tips Ampuh!

Table of Contents

Surat Perintah Kerja Borongan atau yang biasa disingkat SPK Borongan adalah dokumen penting dalam dunia konstruksi, terutama untuk proyek-proyek bangunan berskala kecil hingga menengah. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan perjanjian antara pemberi kerja (pemilik proyek/rumah) dan pelaksana kerja (kontraktor/tukang borongan) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pembangunan atau renovasi secara lump sum atau dengan harga borongan yang disepakati di awal. Ini berbeda dengan sistem upah harian atau satuan, di mana pembayaran didasarkan pada jumlah hari kerja atau volume pekerjaan spesifik per unit. SPK Borongan memberikan kejelasan scope, biaya, dan waktu, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Image just for illustration

Mengapa SPK Borongan Penting?¶

Penggunaan SPK Borongan dalam proyek bangunan menawarkan beberapa keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik proyek, harga dan scope pekerjaan sudah jelas sejak awal, memungkinkan budgeting yang lebih akurat tanpa kejutan biaya tambahan di tengah jalan (kecuali ada perubahan pekerjaan yang disepakati). Sementara bagi pelaksana kerja, mereka memiliki kebebasan dan insentif untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin selama kualitas tetap terjaga, karena pembayaran yang diterima adalah tetap sesuai kesepakatan borongan. Kejelasan ini menciptakan rasa aman dan profesionalisme dalam hubungan kerja.

Selain kejelasan biaya, SPK Borongan juga mencakup detail penting lainnya seperti jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi material yang digunakan, dan tahapan pembayaran. Semua aspek krusial proyek terkumpul dalam satu dokumen legal. Hal ini sangat membantu jika di kemudian hari muncul perbedaan pendapat atau masalah, karena semua pihak bisa merujuk kembali pada kesepakatan awal yang tertulis. Tanpa SPK yang jelas, risiko salah paham, pekerjaan terbengkalai, atau pembengkakan biaya menjadi sangat tinggi.

Bagian-Bagian Penting dalam SPK Borongan Bangunan¶

Sebuah SPK Borongan yang baik biasanya memuat beberapa bagian esensial untuk memastikan semua aspek proyek tercover dengan baik. Bagian-bagian ini harus ditulis secara jelas, detail, dan tidak menimbulkan multitafsir. Setiap poin memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. Mari kita bedah satu per satu komponen utamanya.

Komponen pertama yang harus ada adalah identitas lengkap para pihak yang terikat kontrak. Ini mencakup nama lengkap, alamat, dan nomor identitas (KTP/SIM) dari pemberi kerja maupun pelaksana kerja (individu atau badan usaha). Jika pelaksana kerja adalah badan usaha, sertakan juga nama perusahaan, alamat kantor, dan nama perwakilan yang berwenang menandatangani kontrak. Identitas yang jelas ini penting untuk keabsahan legal dokumen.

Berikutnya adalah detail proyek itu sendiri. Jelaskan lokasi proyek dengan alamat lengkap, jenis bangunan yang akan dikerjakan (misalnya, rumah tinggal, ruko, gudang), dan deskripsi singkat mengenai lingkup pekerjaan borongan. Misalnya, apakah borongan meliputi pekerjaan dari nol sampai selesai (full finished), atau hanya sebagian seperti struktur saja, atau hanya pekerjaan finishing. Deskripsi yang rinci menghindari kesalahpahaman tentang apa saja yang termasuk dalam perjanjian borongan.

Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Material¶

Bagian paling krusial dalam SPK Borongan adalah perincian lingkup pekerjaan dan spesifikasi material. Lingkup pekerjaan harus dijelaskan sejelas mungkin, mencakup semua tahapan yang termasuk dalam harga borongan. Contohnya: pekerjaan galian pondasi, pemasangan struktur beton, pekerjaan dinding bata, plesteran, acian, pemasangan keramik lantai/dinding, pekerjaan atap, instalasi listrik (titik saja atau lengkap dengan fitting?), instalasi air (bersih dan kotor), pekerjaan pintu dan jendela, pengecatan, hingga pembersihan akhir. Semakin detail, semakin baik.

Terkait spesifikasi material, ini juga perlu diperinci agar kualitas bangunan sesuai harapan. Sebutkan jenis, merek (jika penting), dan kualitas material yang akan digunakan. Misalnya, merek semen yang digunakan, jenis besi beton (polos/ulir dan ukuran diameter), merek keramik lantai (misalnya, Granit Indogress 60x60 cm), merek cat tembok (misalnya, Dulux Catylac), jenis kayu untuk kusen/pintu, dan lain-lain. Detail ini penting karena kualitas material sangat memengaruhi kekuatan, ketahanan, dan tampilan akhir bangunan. Tanpa spesifikasi material yang jelas, ada risiko pelaksana kerja menggunakan material dengan kualitas di bawah standar untuk menekan biaya.

Biaya Borongan dan Jangka Waktu Pelaksanaan¶

SPK Borongan dinamakan demikian karena adanya kesepakatan biaya borongan atau lump sum untuk seluruh lingkup pekerjaan yang disepakati. Cantumkan angka total biaya borongan dalam bentuk angka dan huruf untuk menghindari kesalahan. Pastikan angka ini sudah mencakup semua biaya tenaga kerja, pembelian material (sesuai spesifikasi), pengawasan internal pelaksana kerja, alat bantu, dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama proses pembangunan hingga selesai sesuai scope yang disepakati. Pastikan juga apakah harga ini sudah termasuk PPN atau belum, meskipun untuk proyek rumah tinggal pribadi biasanya tidak terkait PPN.

Jangka waktu pelaksanaan juga harus tercantum secara jelas dalam SPK. Tentukan tanggal mulai pekerjaan dan tanggal target penyelesaian pekerjaan. Periode ini bisa dinyatakan dalam jumlah hari kalender atau bulan. Misalnya, “Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPK ini ditandatangani”. Penentuan jangka waktu ini penting agar proyek tidak molor terlalu lama, meskipun seringkali ada klausul mengenai force majeure (keadaan kahar) yang bisa mempengaruhi jadwal.

Sistem Pembayaran Borongan¶

Detail mengenai sistem pembayaran adalah salah satu bagian yang paling sering menjadi sumber masalah jika tidak diatur dengan baik. Dalam SPK Borongan, pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan progress pekerjaan di lapangan (termin). Buatlah jadwal pembayaran yang jelas berdasarkan tahapan pekerjaan yang dicapai. Contoh umum adalah:
- Termin 1: Pembayaran uang muka (DP), misalnya 20-30% dari total biaya, dibayarkan saat SPK ditandatangani atau pekerjaan dimulai.
- Termin 2: Pembayaran progress tertentu, misalnya 30% dari total biaya, dibayarkan saat pekerjaan struktur (pondasi, kolom, balok, plat lantai/atap) selesai 100%.
- Termin 3: Pembayaran progress berikutnya, misalnya 30% dari total biaya, dibayarkan saat pekerjaan dinding, plesteran, acian, dan pemasangan atap selesai 100%.
- Termin 4: Pembayaran progress penyelesaian, misalnya 15% dari total biaya, dibayarkan saat pekerjaan finishing (lantai, dinding, plafon, pintu, jendela, instalasi listrik/air) selesai 100%.
- Termin 5: Pembayaran retensi (sisa), misalnya 5% dari total biaya, dibayarkan setelah masa pemeliharaan (misalnya 30 hari sejak serah terima pekerjaan) selesai dan tidak ada kerusakan yang berarti.

Perincian progress yang menjadi dasar pembayaran harus spesifik dan disepakati. Hindari klausul pembayaran yang terlalu umum seperti “pembayaran berdasarkan progress di lapangan”. Definisi progress 100% untuk setiap termin harus jelas. Misalnya, “Pekerjaan Struktur 100% selesai” artinya semua kolom, balok, dan plat beton sudah dicor dan kuat.

Klausul Penting Lainnya¶

Selain komponen utama di atas, ada beberapa klausul penting lainnya yang sebaiknya dicantumkan dalam SPK Borongan untuk melindungi kedua belah pihak. Ini termasuk:

1. Penalti Keterlambatan: Aturan mengenai denda atau penalti jika pelaksana kerja terlambat menyelesaikan pekerjaan dari jadwal yang disepakati, kecuali ada force majeure. Besaran penalti bisa berupa persentase harian dari nilai kontrak sisa atau nilai total.
2. Klausul Perubahan Pekerjaan (Addendum): Mekanisme jika ada perubahan scope pekerjaan di tengah jalan (misalnya, menambah ruangan, mengubah desain kusen). Perubahan ini harus disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum atau perjanjian tambahan yang menjadi lampiran SPK utama, lengkap dengan penyesuaian biaya dan waktu jika ada.
3. Klausul Pembatalan: Aturan mengenai kondisi di mana SPK bisa dibatalkan oleh salah satu pihak dan konsekuensinya (misalnya, uang muka hangus, atau ganti rugi).
4. Penyelesaian Sengketa: Cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Bisa dimulai dengan musyawarah mufakat, mediasi, atau melalui jalur hukum.
5. Masa Pemeliharaan: Jangka waktu setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan, di mana pelaksana kerja masih bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan kecil yang bukan disebabkan oleh penggunaan atau bencana alam. Umumnya masa pemeliharaan adalah 30 hari.
6. Klausul Kualitas: Penegasan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan sesuai kaidah teknik sipil yang berlaku dan sesuai spesifikasi yang disepakati.

Tips Menyusun SPK Borongan¶

Menyusun SPK Borongan membutuhkan ketelitian. Berikut beberapa tips agar SPK Anda kuat dan meminimalkan risiko:

• Sangat Detail: Jangan ragu untuk merinci setiap aspek, mulai dari ukuran, jumlah, jenis material, hingga metode kerja jika perlu. Semakin detail, semakin kecil ruang untuk interpretasi yang berbeda.
• Gunakan Bahasa yang Jelas: Hindari istilah teknis yang terlalu rumit jika tidak perlu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Gaya casual boleh, tapi harus presisi.
• Libatkan Kedua Pihak: Proses penyusunan sebaiknya melibatkan diskusi antara pemberi kerja dan pelaksana kerja untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan realistis. Jangan hanya draft sepihak.
• Sertakan Lampiran: Gambar kerja (denah, tampak, potongan), Rencana Anggaran Biaya (RAB) detail, dan jadwal waktu (kurva S sederhana) sebaiknya dilampirkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari SPK.
• Konsultasi Hukum (Jika Perlu): Untuk proyek besar atau jika Anda merasa ragu, konsultasikan draf SPK Anda dengan ahli hukum atau konsultan properti.
• Tanda Tangan dan Saksi: Pastikan SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup (sesuai nilai transaksi) dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang netral.

Contoh SPK Borongan Bangunan Sederhana¶

Berikut adalah contoh format Surat Perintah Kerja Borongan sederhana untuk pembangunan rumah tinggal. Perlu diingat, ini hanya contoh dasar. SPK sebenarnya harus lebih detail dan spesifik sesuai kondisi proyek.

---

SURAT PERINTAH KERJA BORONGAN BANGUNAN
Nomor: [Nomor SPK, Misal: SPK-001/PB/VIII/2023]

Pada hari ini, [Tanggal], tanggal [Tanggal dalam angka] bulan [Nama Bulan] tahun [Tahun], bertempat di [Lokasi Penandatanganan], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: [Nama Lengkap Pemberi Kerja]
   No. KTP: [Nomor KTP Pemberi Kerja]
   Alamat: [Alamat Lengkap Pemberi Kerja]
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pemberi Kerja).

2. Nama Lengkap: [Nama Lengkap Pelaksana Kerja/Direktur Perusahaan]
   No. KTP/Identitas: [Nomor KTP/Identitas Pelaksana Kerja]
   Alamat: [Alamat Lengkap Pelaksana Kerja/Alamat Kantor]
   [Nama Perusahaan (jika badan usaha)]
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [diri sendiri/Nama Perusahaan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Pelaksana Kerja).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja borongan pembangunan/renovasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
POKOK PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan borongan pembangunan/renovasi [Sebutkan jenis bangunan, misal: 1 (satu) unit Rumah Tinggal 1 (satu) lantai] berlokasi di [Alamat Lengkap Lokasi Proyek].

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan borongan yang diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi seluruh pekerjaan sipil dan finishing [atau sebutkan spesifik lingkupnya, misal: dari galian pondasi hingga pengecatan dan instalasi listrik/air] sesuai dengan Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.
(Lampiran: Gambar Kerja, RAB).

Pasal 3
SPESIFIKASI MATERIAL

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib menggunakan material dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:
- Semen: Merek [Sebutkan Merek, misal: Gresik/Holcim]
- Besi Beton: [Ukuran dan Jenis, misal: D8 polos dan D12 ulir]
- Bata: [Jenis, misal: Bata Merah/Bata Ringan]
- Keramik Lantai: [Ukuran, Jenis, dan Merek, misal: Keramik Roman 40x40 cm motif kayu]
- Cat Tembok: [Merek dan Jenis, misal: Dulux Catylac Interior]
- Kusen/Pintu/Jendela: [Jenis Kayu/Aluminium, misal: Kayu Kamper Oven]
- [Tambahkan daftar material penting lainnya secara rinci]
Spesifikasi detail material tercantum dalam Lampiran RAB.

Pasal 4
BIAYA BORONGAN

Total biaya borongan untuk seluruh lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 adalah sebesar Rp [Jumlah Total Biaya dalam angka],- ([Jumlah Total Biaya dalam huruf]). Harga borongan ini bersifat tetap dan sudah termasuk biaya tenaga kerja, material, alat bantu, pengawasan, dan biaya-biaya lain hingga pekerjaan selesai sesuai scope.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan dimulai pada tanggal [Tanggal Mulai] dan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu [Jumlah] hari kalender / bulan, yaitu sampai dengan tanggal [Tanggal Target Selesai].

Pasal 6
SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran biaya borongan sebagaimana dimaksud Pasal 4 akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap (termin) berdasarkan progress pekerjaan sebagai berikut:
1. Termin I: Pembayaran Uang Muka sebesar [Persentase]% atau Rp [Jumlah] pada saat penandatanganan SPK ini / dimulainya pekerjaan.
2. Termin II: Pembayaran sebesar [Persentase]% atau Rp [Jumlah] ketika pekerjaan struktur (pondasi, sloof, kolom, balok, plat) selesai 100%.
3. Termin III: Pembayaran sebesar [Persentase]% atau Rp [Jumlah] ketika pekerjaan dinding, plesteran, acian, dan atap selesai 100%.
4. Termin IV: Pembayaran sebesar [Persentase]% atau Rp [Jumlah] ketika pekerjaan finishing (lantai, dinding, plafon, pintu, jendela, instalasi) selesai 100%.
5. Termin V: Pembayaran Retensi sebesar [Persentase]% atau Rp [Jumlah] setelah masa pemeliharaan selama [Jumlah] hari kalender sejak Serah Terima Pertama selesai dan tidak ada perbaikan signifikan.

Progress pekerjaan setiap termin akan diperiksa dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebelum pembayaran dilakukan.

Pasal 7
PENALTI KETERLAMBATAN

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan dari jangka waktu yang disepakati dalam Pasal 5, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar [Persentase]% dari nilai kontrak / nilai pekerjaan yang belum selesai per hari, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure atau perintah perubahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
PERUBAHAN PEKERJAAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan atau penambahan lingkup pekerjaan dari SPK ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian pada biaya borongan dan/atau jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan SPK ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia melalui [Sebutkan Pengadilan Negeri mana yang dipilih].

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam SPK ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam Addendum atau perjanjian terpisah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.

SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Kerja)

[Tanda Tangan di atas Meterai]

[Nama Lengkap Pemberi Kerja]

PIHAK KEDUA
(Pelaksana Kerja)

[Tanda Tangan di atas Meterai]

[Nama Lengkap Pelaksana Kerja]

SAKSI-SAKSI

1. [Nama Saksi 1] ([Tanda Tangan Saksi 1])
2. [Nama Saksi 2] ([Tanda Tangan Saksi 2])

---

Fakta Menarik Seputar Kontrak Borongan Bangunan¶

Tahukah Anda? Meskipun terlihat sederhana, kontrak borongan sudah menjadi model perjanjian kerja di sektor konstruksi sejak lama, bahkan sebelum era modern. Keberadaannya sangat vital, terutama di Indonesia, di mana banyak proyek pembangunan rumah tinggal dilakukan menggunakan sistem ini karena dianggap lebih praktis dan harganya bisa dinegosiasikan di awal. Namun, minimnya detail dalam kontrak seringkali menjadi pemicu masalah. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama sengketa dalam proyek konstruksi skala kecil adalah ketidakjelasan dalam kontrak, terutama mengenai scope dan kualitas material.

Menariknya, di beberapa negara, kontrak lump sum biasanya hanya digunakan untuk proyek yang scope-nya sudah sangat jelas dan minim potensi perubahan. Untuk proyek yang kompleks, lebih umum menggunakan kontrak dengan harga satuan (unit price) atau kontrak biaya plus fee (cost plus fee) yang lebih fleksibel terhadap perubahan dan ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa pemilihan jenis kontrak sangat bergantung pada karakteristik proyek dan tingkat risiko yang ingin ditanggung masing-masing pihak. Di Indonesia, SPK Borongan diadaptasi untuk proyek yang scope-nya seemingly jelas seperti rumah tinggal, tapi praktik di lapangan seringkali masih membutuhkan fleksibilitas, itulah mengapa addendum menjadi penting.

Perbandingan Kontrak Borongan, Harian, dan Satuan¶

Supaya lebih jelas, mari kita lihat perbandingan singkat antara sistem kontrak borongan (lump sum), harian (daily rate), dan satuan (unit price) dalam proyek bangunan.

Fitur Penting	Borongan (Lump Sum)	Harian (Daily Rate)	Satuan (Unit Price)
Dasar Pembayaran	Harga total tetap untuk seluruh scope pekerjaan	Jumlah hari kerja tenaga kerja	Harga per unit volume/ukuran pekerjaan (misal: per m²)
Risiko Biaya	Di kontraktor/tukang (jika estimasi meleset)	Di pemilik (jika pekerjaan lama atau tukang lambat)	Dibagi antara pemilik (jika volume membengkak) dan kontraktor (jika harga satuan salah)
Kejelasan Awal	Tinggi (harga total jelas)	Rendah (biaya akhir tergantung durasi)	Sedang (harga per unit jelas, volume akhir tidak)
Fleksibilitas	Rendah (perubahan perlu addendum & negosiasi)	Tinggi (bisa berhenti kapan saja)	Sedang (mudah menyesuaikan volume, harga unit tetap)
Kontrol Kualitas	Perlu pengawasan ketat agar kualitas sesuai SPK	Tergantung pengawasan dan profesionalisme tukang	Lebih mudah dikontrol per unit pekerjaan selesai
Administrasi	SPK lebih kompleks di awal, pembayaran termin	Pencatatan harian, perhitungan upah mingguan/bulanan	Pengukuran volume pekerjaan selesai, perhitungan nilai

SPK Borongan cocok untuk proyek dengan desain dan scope yang sudah mantap. Sistem harian lebih fleksibel tapi risikonya di pemilik jika pekerja kurang efisien. Sistem satuan cocok untuk pekerjaan spesifik yang volumenya mungkin belum pasti di awal, misalnya pekerjaan pematangan lahan atau pembuatan pagar panjang.

Kesimpulan¶

SPK Borongan adalah alat yang sangat ampuh untuk memastikan proyek pembangunan berjalan lancar, sesuai budget, dan tepat waktu jika disusun dengan benar. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi dari kesepakatan kerja. Detail adalah kuncinya. Semakin rinci SPK dibuat, semakin kecil potensi perselisihan di masa depan. Investasikan waktu dan usaha dalam menyusun atau meninjau SPK sebelum ditandatangani. Ingat, dokumen ini mengikat secara hukum.

Dengan contoh dan penjelasan ini, semoga Anda mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya SPK Borongan dan bagaimana menyusunnya. Memiliki dokumen ini akan membuat proses pembangunan rumah atau renovasi Anda jauh lebih terstruktur dan aman.

Punya pengalaman menggunakan SPK Borongan? Atau mungkin ada pertanyaan seputar penyusunannya? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini!