Panduan Lengkap Contoh Surat Kuasa PK Perdata: Urusan Lebih Mudah!

Daftar Isi

Ketika sebuah putusan pengadilan perdata sudah final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap), sebenarnya perjuangan hukum belum tentu selesai lho. Masih ada satu upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh, namanya Peninjauan Kembali, disingkat PK. Ini beda sama banding atau kasasi ya, PK itu kesempatan terakhir banget buat “menggugat” kembali putusan yang udah inkracht dengan alasan-alasan super spesifik yang diatur undang-undang. Nah, kalau Anda atau keluarga mau mengajukan PK tapi nggak mau urus sendiri karena ribet atau butuh keahlian hukum, biasanya akan menunjuk seorang advokat atau pengacara. Penunjukan ini dibuktikan dengan sebuah dokumen legal yang namanya Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus untuk PK perdata ini penting banget karena menjadi dasar bagi advokat untuk mewakili Anda di pengadilan sampai Mahkamah Agung dalam proses PK. Tanpa surat kuasa yang sah dan benar, permohonan PK Anda bisa-bisa nggak diterima atau ditolak oleh pengadilan lho. Makanya, membuat surat kuasa ini nggak boleh sembarangan, harus khusus dan mencakup detail-detail yang presisi sesuai dengan kasus PK yang diajukan. Dokumen ini adalah bukti legal bahwa Anda memberikan kewenangan penuh kepada advokat pilihan Anda untuk bertindak atas nama Anda dalam seluruh rangkaian proses PK.

Mengapa Peninjauan Kembali (PK) dalam Perdata?¶

Sebelum ngomongin surat kuasanya, penting buat tahu dulu kenapa sih ada PK? PK ini bukan cuma sekadar “sidang ulang” putusan yang nggak disukai, melainkan upaya hukum yang sangat ketat syaratnya. Alasan-alasan buat mengajukan PK itu spesifik banget, di antaranya adanya novum (bukti baru yang sangat penting dan nggak ditemukan pada persidangan sebelumnya), adanya putusan yang saling bertentangan (kontradiktif) dalam perkara yang sama, atau adanya kekeliruan atau kehilafan hakim yang nyata saat memutus perkara.

Image just for illustration

Jadi, PK itu intinya menguji kembali putusan yang sudah final berdasarkan fakta atau kondisi baru yang sangat mendasar. Prosesnya pun beda, permohonan PK diajukan melalui pengadilan tingkat pertama yang dulu memutus perkara, tapi yang memeriksa dan memutus adalah Mahkamah Agung di Jakarta. Karena prosesnya unik, kompleks, dan melibatkan Mahkamah Agung, nggak heran kalau banyak orang memilih memakai jasa advokat, dan disinilah surat kuasa PK perdata jadi super krusial.

Peran Surat Kuasa Khusus dalam PK Perdata¶

Surat kuasa itu ada macem-macem, ada surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Nah, buat urusan berperkara di pengadilan, termasuk mengajukan Peninjauan Kembali, yang diperlukan itu Surat Kuasa Khusus. Ini diatur jelas dalam hukum acara perdata kita, misalnya dalam HIR (Het Indische Reglement) atau RBg (Reglemen Buitengewesten). Surat kuasa khusus ini harus mencantumkan secara spesifik perkara apa yang dikuasakan, para pihak yang bersengketa, dan obyek sengketa.

Kenapa harus khusus? Karena advokat nggak bisa sembarangan bertindak atas nama kliennya untuk semua urusan. Kuasa yang diberikan hanya terbatas pada penanganan perkara PK perdata yang disebutkan dalam surat kuasa. Jadi, kalau ada surat kuasa khusus untuk PK, advokat nggak otomatis berhak mengurus perkara lain yang mungkin juga melibatkan klien yang sama, apalagi urusan di luar pengadilan. Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa ini jadi “izin resmi” bagi advokat untuk bicara dan bertindak mewakili klien di depan hakim dan pihak-pihak terkait dalam proses PK.

Bagian Penting dalam Surat Kuasa PK Perdata¶

Sebagai dokumen hukum yang krusial, Surat Kuasa Khusus untuk PK perdata harus memuat elemen-elemen penting agar sah dan kuat secara hukum. Berikut ini adalah bagian-bagian yang wajib ada dan penjelasannya:

Judul Surat Kuasa¶

Biasanya ditulis paling atas dengan huruf kapital tebal, misalnya SURAT KUASA KHUSUS. Kata “Khusus” di sini menunjukkan bahwa kuasa ini hanya diberikan untuk urusan spesifik, yaitu perkara PK perdata yang akan dijelaskan di dalamnya. Ini membedakannya dari surat kuasa umum yang cakupannya lebih luas (meski surat kuasa umum nggak bisa dipakai untuk berperkara di pengadilan).

Nomor Surat Kuasa¶

Ini penting untuk administrasi dan identifikasi dokumen. Biasanya dicantumkan nomor urut surat, kode jenis surat kuasa (misal: SK-PK), bulan, dan tahun pembuatan. Contoh: SK-PK/Perdata/VII/2024/001. Penomoran yang rapi memudahkan pelacakan dan pengarsipan surat kuasa tersebut.

Identitas Para Pihak¶

Ini adalah bagian paling detail yang menjelaskan siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa.

• PEMBERI KUASA: Disebutkan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap sesuai KTP, dan pekerjaan. Jika pemberi kuasa adalah badan hukum (perusahaan, yayasan, dsb.), maka harus disebutkan nama badan hukum, alamat kantor, serta identitas pengurus yang berhak mewakili (biasanya Direktur, lengkap dengan dasar hukum kewenangannya seperti Akta Pendirian dan perubahannya). Penting banget alamatnya ditulis lengkap dan benar ya.
• PENERIMA KUASA: Ini harus seorang advokat yang terdaftar dan memiliki izin praktik. Disebutkan nama lengkap advokat, nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), organisasi advokat tempat bernaung (misalnya PERADI, Ferari, KAI, dsb.), nama kantor hukum (jika ada), alamat kantor hukum, nomor telepon, dan email. Kadang bisa juga dicantumkan nomor berita acara sumpah advokatnya. Identitas penerima kuasa juga bisa lebih dari satu orang jika kuasa diberikan kepada tim advokat di sebuah kantor hukum.

Keterangan Perkara yang Dikuasakan¶

Ini adalah inti dari “khusus”nya surat kuasa ini. Bagian ini harus menjelaskan perkara apa yang dikuasakan untuk diajukan PK. Detail yang harus ada meliputi:

• Jenis Perkara: Perkara Perdata.
• Posisi dalam Perkara: Apakah pemberi kuasa sebelumnya bertindak sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, atau posisi lainnya dalam perkara yang putusannya mau diajukan PK.
• Nomor Perkara: Nomor perkara pada tingkat terakhir yang putusannya mau di-PK, misalnya nomor perkara Kasasi di Mahkamah Agung atau nomor perkara Banding di Pengadilan Tinggi jika putusan banding itu inkracht dan ada alasan PK. Nomor perkara ini harus ditulis persis sesuai putusan.
• Pengadilan yang Memutus: Sebutkan Pengadilan mana yang memutus perkara terakhir (misal: Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi [Nama Kota]).
• Tanggal Putusan: Tanggal di mana putusan terakhir tersebut dibacakan atau ditetapkan. Tanggal ini penting, terutama terkait dengan tenggat waktu pengajuan PK.

Tanpa detail perkara yang spesifik ini, surat kuasa bisa dianggap tidak sah untuk pengajuan PK yang dimaksud.

Ruang Lingkup Kekuasaan (Klausul Spesifik)¶

Ini bagian paling operasional, menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang berhak dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa terkait dengan PK perdata tersebut. Harus dijelaskan bahwa kuasa ini secara KHUSUS diberikan untuk mengajukan dan mengurus Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang sudah disebut di atas.

Tindakan-tindakan yang biasanya disebutkan (meskipun klausul “melakukan segala upaya hukum” juga bisa mencakup banyak hal) antara lain:

• Mendaftar atau mengajukan Permohonan PK ke Pengadilan Negeri yang dulu memutus perkara tingkat pertama.
• Menyusun, menandatangani, dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali.
• Menyusun, melengkapi, dan menyerahkan alat bukti baru (novum) jika ada.
• Menghadiri persidangan pemeriksaan permohonan PK (jika diadakan oleh pengadilan negeri).
• Menerima dan mempelajari Kontra Memori PK dari pihak lawan.
• Menyediakan dan menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta pengadilan.
• Melakukan segala upaya hukum dan tindakan lain yang sah dan diperlukan dalam rangka penyelesaian proses PK sampai terbitnya putusan PK dari Mahkamah Agung.

Ada juga klausul tambahan seperti “hak substitusi” (Penerima Kuasa boleh menunjuk advokat lain di bawahnya) dan “hak retensi” (Penerima Kuasa berhak menahan berkas sampai biaya jasa hukum lunas), yang biasanya dicantumkan jika disepakati.

Tanggal dan Tempat Pembuatan¶

Dituliskan di mana dan kapan surat kuasa itu dibuat dan ditandatangani. Contoh: Jakarta, 21 Juli 2024. Tanggal ini penting untuk mengetahui kapan kuasa itu mulai berlaku.

Tanda Tangan Para Pihak dan Meterai¶

Di bagian akhir, harus ada tempat untuk tanda tangan Penerima Kuasa (Advokat) di sebelah kiri, dan Pemberi Kuasa di sebelah kanan. Nah, di bawah tanda tangan Pemberi Kuasa, wajib dibubuhkan meterai tempel sesuai ketentuan yang berlaku (saat ini Rp 10.000,-). Adanya meterai ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pastikan tanda tangan Pemberi Kuasa mengenai sebagian meterai.

Contoh Surat Kuasa Peninjauan Kembali Perdata¶

Oke, setelah tahu bagian-bagiannya, ini dia contoh templatenya yang bisa Anda gunakan sebagai gambaran. Ingat, ini hanya contoh, detail spesifik seperti nomor perkara, nama, alamat, dan uraian kuasa harus disesuaikan dengan kasus Anda.

                                   SURAT KUASA KHUSUS
                      Nomor: [Nomor Administrasi Kantor Hukum/Pribadi Advokat]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                  : [Nama Lengkap Pemberi Kuasa]
NIK                   : [Nomor Induk Kependudukan]
Alamat                : [Alamat Lengkap sesuai KTP, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos]
Pekerjaan             : [Pekerjaan Pemberi Kuasa]
Nomor Telepon/HP      : [Nomor Telepon yang bisa dihubungi]
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

Nama                  : [Nama Lengkap Advokat/Penerima Kuasa]
Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor: [Nomor KTPA]
Anggota Organisasi Advokat: [Nama Organisasi Advokat, contoh: Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)]
Berkantor di          : [Nama Kantor Hukum, jika ada. Contoh: ABC Law Firm]
Alamat Kantor         : [Alamat Lengkap Kantor Hukum]
Nomor Telepon Kantor  : [Nomor Telepon Kantor Hukum]
Email                 : [Email Kantor Hukum atau Advokat]
Selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

-----------------------------------------------------------------------------
                                   **KHUSUS**
-----------------------------------------------------------------------------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, bertindak selaku [Sebutkan posisi dalam perkara sebelumnya: Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/dst.], dalam Perkara Perdata Nomor [Nomor Perkara terakhir yang diputus, misal: Nomor xxx/Pdt/20xx/MA atau Nomor yyy/Pdt/G/20xx/PN.yyy untuk putusan yang *inkracht* di tingkat pertama tetapi ada novum, sesuaikan dengan alasan PK Anda] yang telah diputus oleh [Sebutkan Pengadilan yang memutus putusan terakhir, misal: Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Negeri yyy] pada tanggal [Tanggal Putusan].

Dengan ini Penerima Kuasa dikuasakan untuk mengajukan, mendaftarkan, serta mengurus **Permohonan Peninjauan Kembali (PK)** terhadap putusan tersebut di atas ke Pengadilan Negeri [Sebutkan Nama Pengadilan Negeri tempat perkara pertama kali didaftarkan, contoh: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan], termasuk namun tidak terbatas pada:

1.  Menghadap kepada pejabat yang berwenang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan Negeri asal] dan/atau di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2.  Mendaftarkan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
3.  Menyusun, menandatangani, dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali beserta dokumen pendukungnya, termasuk alat bukti baru (**novum**) apabila ada dan relevan.
4.  Menghadiri segala persidangan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan Negeri asal] atau Mahkamah Agung RI terkait permohonan PK ini.
5.  Menerima, membaca, dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali dari pihak lawan, serta menyusun dan menyampaikan Replik atau Duplik jika diperlukan.
6.  Menyerahkan segala surat, dokumen, dan alat bukti lain yang dibutuhkan dalam proses PK.
7.  Meminta dan menerima salinan resmi putusan PK dari Mahkamah Agung RI.
8.  Melakukan segala tindakan hukum, upaya hukum, dan/atau perbuatan lain yang sah dan diperlukan dalam rangka penyelesaian dan keberhasilan Permohonan Peninjauan Kembali ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi.

[Tempat Pembuatan Surat Kuasa], [Tanggal Pembuatan, misal: 21 Juli 2024]

Penerima Kuasa,                                            Pemberi Kuasa,


[Nama Lengkap Advokat]                                     [Nama Lengkap Pemberi Kuasa]
[Tanda Tangan Advokat]                                     [Tanda Tangan Pemberi Kuasa]
                                                         [Bubuhkan Meterai Rp 10.000 di sini dan tanda tangan mengenai meterai]

Penting: Pastikan semua data placeholder [dalam kurung siku] diisi dengan informasi yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi Anda dan perkara PK yang diajukan.

Tips Penting saat Menggunakan Surat Kuasa PK Perdata¶

Membuat surat kuasa sudah, tapi ada beberapa hal penting lain yang perlu Anda perhatikan:

1. Pastikan Penerima Kuasa adalah Advokat Berizin: Hanya advokat yang terdaftar dan punya izin praktik yang sah yang bisa menerima kuasa untuk mewakili di pengadilan. Jangan sampai memberi kuasa ke orang yang mengaku pengacara tapi ternyata tidak punya izin resmi, karena surat kuasa Anda bisa ditolak. Anda bisa mengecek status advokat di website organisasi advokat resmi.
2. Detail Perkara Harus Akurat: Periksa kembali nomor perkara, nama para pihak, dan pengadilan yang memutus. Satu angka atau huruf salah saja bisa berakibat fatal.
3. Ruang Lingkup Jelas: Pastikan klausul “KHUSUS” menjelaskan secara spesifik untuk permohonan PK terhadap putusan nomor berapa. Klausul tambahan tentang tindakan yang dikuasakan (menghadap, mendaftar, menyusun memori, dsb.) sebaiknya dicantumkan untuk memperjelas, meski klausul “melakukan segala tindakan yang diperlukan” juga punya makna luas.
4. Materai dan Tanda Tangan: Jangan lupa bubuhkan materai yang cukup dan tanda tangan di atasnya oleh Pemberi Kuasa. Penerima Kuasa juga harus menandatangani. Surat kuasa tanpa materai yang sah kekuatannya bisa berkurang.
5. Asli dan Salinan: Selalu buat beberapa rangkap surat kuasa asli bermeterai dan beberapa salinan yang dilegalisir oleh pengadilan. Surat kuasa asli biasanya dilampirkan saat pendaftaran permohonan PK, sementara salinannya bisa dipakai untuk keperluan lain.
6. Konsultasi dengan Advokat: Idealnya, penyusunan surat kuasa ini dilakukan bersama atau di bawah bimbingan advokat yang akan menjadi penerima kuasa. Mereka yang paling tahu klausul apa saja yang perlu dicantumkan sesuai dengan strategi dan tahapan PK.
7. Waktu Pengajuan PK: Ingat, pengajuan PK itu ada batas waktunya, biasanya 180 hari sejak putusan inkracht atau sejak novum ditemukan. Surat kuasa ini harus siap dan sah sebelum advokat Anda mendaftarkan permohonan PK.

Image just for illustration

Landasan Hukum Peninjauan Kembali dan Surat Kuasa¶

Aturan mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara perdata bisa dilihat dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Hukum Acara Perdata seperti HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Pasal 263 KUH Perdata (meskipun ini KUH Perdata, bukan hukum acara) sering disinggung terkait novum. Aturan praktik mengenai PK juga banyak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Untuk Surat Kuasa Khusus sendiri, dasar hukumnya ada di Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg, yang intinya mengatur bahwa kuasa untuk berperkara di pengadilan harus diberikan secara khusus. Pasal 1795 sampai 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur tentang perjanjian pemberian kuasa secara umum, meskipun untuk pengadilan harus khusus. Memahami landasan hukum ini membantu kita mengerti mengapa surat kuasa ini harus dibuat dengan hati-hati.

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari¶

Saat membuat atau menggunakan surat kuasa PK perdata, beberapa kesalahan umum ini sering terjadi dan bisa berakibat fatal:

• Salah Pengadilan: Mengajukan permohonan PK atau mendaftarkan surat kuasa di pengadilan yang salah (harusnya PN tempat perkara pertama kali, bukan PN domisili atau PN lain).
• Nomor Perkara Keliru: Salah menuliskan nomor putusan atau pengadilan yang memutus.
• Penerima Kuasa Bukan Advokat: Memberi kuasa untuk berperkara kepada orang yang tidak memiliki izin praktik advokat yang sah.
• Surat Kuasa Umum: Menggunakan surat kuasa umum untuk perkara di pengadilan.
• Tanpa Meterai atau Tanda Tangan: Surat kuasa tidak dibubuhi materai atau tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa.
• Ruang Lingkup Tidak Jelas: Klausul kuasa terlalu umum dan tidak secara spesifik menyebutkan untuk pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan tertentu.
• Melebihi Tenggat Waktu: Surat kuasa sudah sah, tapi permohonan PK diajukan setelah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang (180 hari). Surat kuasa yang sempurna pun tidak akan menolong jika ini terjadi.

Setiap detail dalam surat kuasa ini punya bobot hukum. Makanya, ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan. Menggunakan jasa advokat yang profesional bukan hanya untuk diwakili di persidangan, tapi juga memastikan seluruh dokumen pendukung, termasuk surat kuasa, sudah benar dan memenuhi syarat hukum.

Mengapa PK Perdata itu Upaya Hukum Luar Biasa yang Sulit?¶

Fakta menarik tentang PK adalah tingkat keberhasilannya yang konon cukup rendah dibandingkan banding atau kasasi. Ini karena PK bukan pengadilan tingkat ketiga untuk menilai kembali seluruh fakta dan hukum seperti banding atau kasasi. PK hanya memeriksa apakah ada novum yang signifikan, apakah ada putusan yang kontradiktif di antara putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri, atau apakah ada kekeliruan hakim yang benar-benar nyata dan mendasar.

Pembuktian novum, misalnya, itu nggak gampang. Bukti baru itu harus benar-benar penting, relevan, dan kalau ditemukan di sidang sebelumnya bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Proses PK juga memakan waktu dan biaya. Jadi, keputusan untuk mengajukan PK itu harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap putusan yang ada dan kemungkinan adanya alasan-alasan PK yang kuat. Surat kuasa PK perdata adalah langkah awal yang krusial jika Anda memutuskan untuk menempuh jalur yang berat ini dengan bantuan profesional.

Penutup¶

Surat Kuasa Khusus untuk Peninjauan Kembali perdata adalah dokumen fundamental yang memberikan wewenang kepada advokat Anda untuk mewakili kepentingan hukum Anda di Mahkamah Agung. Membuatnya butuh ketelitian dan pemahaman akan bagian-bagian pentingnya, mulai dari identitas yang jelas, perincian perkara yang spesifik, hingga ruang lingkup kuasa yang tegas. Mengingat kompleksitas proses PK dan pentingnya setiap detail hukum, sangat disarankan untuk bekerja sama dengan advokat yang berpengalaman. Contoh template di atas bisa jadi panduan awal, tapi penyesuaian dan validasi oleh ahli hukum tetap tak tergantikan.

Apakah Anda pernah berurusan dengan PK perdata atau punya pengalaman menggunakan surat kuasa semacam ini? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah!