Beranda contoh surat hukum kuasa surat

Panduan Lengkap: Contoh Surat Kuasa Tergugat PMH yang Gampang & Efektif!

Diperbarui: • 0 • menit membaca
Daftar Isi

Ketika Anda terlibat dalam sebuah perkara perdata di pengadilan, apalagi sebagai pihak yang digugat (tergugat), situasinya bisa jadi bikin pusing dan stres. Apalagi kalau gugatan tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Nah, buat menghadapi ini, salah satu langkah paling umum dan disarankan adalah menunjuk seorang kuasa hukum atau pengacara untuk mewakili Anda. Dokumen legal yang dibutuhkan untuk itu? Yap, namanya Surat Kuasa.

Surat kuasa ini bukan sembarang surat lho. Ini adalah bukti sah bahwa Anda, si tergugat, memberikan wewenang kepada orang lain (biasanya pengacara) untuk bertindak atas nama Anda dalam seluruh proses hukum yang berkaitan dengan perkara PMH yang sedang dihadapi. Dengan surat ini, pengacara Anda bisa datang ke sidang, mengajukan pembelaan, bukti-bukti, sampai negosiasi, tanpa Anda harus selalu hadir sendiri.

Kenapa Perlu Surat Kuasa untuk Tergugat PMH?

Menggunakan surat kuasa, apalagi dalam kasus PMH, punya banyak keuntungan. Pertama, Anda nggak perlu repot-repot mengurus semua detail hukum yang njelimet. Pengacara yang Anda tunjuk pastinya punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam soal hukum perdata, khususnya PMH.

Kedua, ini soal efisiensi waktu dan tenaga. Sidang pengadilan itu prosesnya bisa panjang dan butuh kehadiran berkali-kali. Kalau Anda punya kesibukan lain, tentu sulit untuk selalu standby. Dengan kuasa, pengacara Anda yang akan mewakili. Ketiga, pengacara bisa menyusun strategi pembelaan yang lebih efektif. Mereka tahu celah-celah hukum, cara mengajukan bukti yang kuat, dan berargumen di depan hakim.

Surat Kuasa Hukum
Image just for illustration

Intinya, surat kuasa ini adalah “kunci” bagi pengacara Anda untuk bisa bergerak membela kepentingan Anda di muka hukum. Tanpa ini, pengacara nggak punya legitimasi untuk mewakili Anda secara sah di pengadilan. Jadi, penting banget untuk membuatnya dengan benar dan sesuai aturan.

Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sebelum masuk ke contoh surat kuasanya, ada baiknya kita pahami sedikit apa itu PMH. Dalam hukum perdata Indonesia, gugatan PMH didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bunyinya kira-kira begini: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jadi, ada beberapa unsur penting dalam PMH menurut pasal ini. Pertama, ada perbuatan. Ini bisa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu padahal wajib). Kedua, perbuatan itu melawan hukum. Ini nggak cuma melanggar undang-undang tertulis, tapi juga bisa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Unsur ketiga adalah ada kerugian. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (yang bisa dihitung uang, misalnya kerusakan barang, kehilangan keuntungan) atau kerugian immateriil (yang nggak bisa dihitung uang tapi dirasakan, misalnya penderitaan batin, hilangnya nama baik). Keempat, ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Kerugian itu harus benar-benar disebabkan oleh perbuatan tersebut. Terakhir, ada kesalahan dari pelaku. Kesalahan ini bisa disengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa).

Nah, sebagai tergugat dalam kasus PMH, Anda digugat karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur di atas sehingga merugikan pihak penggugat. Di sinilah peran surat kuasa dan pengacara Anda menjadi krusial untuk membantah atau setidaknya mengurangi dampak dari tuduhan PMH tersebut. Pengacara Anda akan menyusun pembelaan untuk menunjukkan bahwa salah satu atau lebih dari unsur PMH itu tidak terbukti pada diri Anda.

Komponen Utama Surat Kuasa Khusus untuk Perkara PMH

Surat kuasa yang dipakai untuk mewakili di pengadilan haruslah Surat Kuasa Khusus. Kenapa khusus? Karena surat kuasa ini hanya memberikan wewenang untuk mengurus satu perkara tertentu (dalam hal ini, perkara PMH dengan nomor sekian melawan pihak si A di pengadilan si B). Beda dengan surat kuasa umum yang wewenangnya lebih luas dan biasanya tidak sah untuk berperkara di pengadilan.

Oke, apa saja sih komponen yang wajib ada dalam Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat PMH?

  1. Judul: Harus jelas tertulis “SURAT KUASA KHUSUS”.
  2. Nomor Surat (Opsional): Biasanya kantor hukum punya sistem penomoran sendiri. Ini untuk administrasi mereka.
  3. Identitas Pemberi Kuasa (Tergugat): Cantumkan nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat lengkap sesuai KTP, pekerjaan. Penting juga menyebutkan status Anda di perkara tersebut, yaitu sebagai TERGUGAT. Jangan lupa sebutkan identitas lawan Anda (Penggugat) dan nomor perkaranya jika sudah ada, serta nama pengadilan tempat perkara didaftarkan.
  4. Identitas Penerima Kuasa (Pengacara/Kantor Hukum): Cantumkan nama lengkap pengacara, nomor anggota organisasi advokat (seperti PERADI, KAI, dll.), alamat kantor hukum mereka. Jika yang diberi kuasa lebih dari satu pengacara dalam satu kantor, sebutkan nama semua pengacara tersebut. Penting dicatat bahwa penerima kuasa haruslah seorang advokat atau pengacara yang punya izin praktik.
  5. Isi Kuasa (Diktum): Ini bagian paling penting. Di sini dirinci secara spesifik dan jelas wewenang apa saja yang Anda berikan kepada pengacara. Karena ini kasus PMH, wewenang yang diberikan harus mencakup semua tindakan yang relevan dengan proses hukum PMH di pengadilan. Detail ini yang membedakan surat kuasa ini khusus untuk perkara tersebut.
  6. Penutup: Kalimat standar yang menyatakan bahwa kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (kalau pengacara mau menunjuk pengacara lain lagi di bawahnya, meskipun biasanya jarang untuk kuasa khusus) atau tanpa hak substitusi, dan bahwa kuasa ini diberikan untuk keperluan apa.
  7. Tempat dan Tanggal: Di mana dan kapan surat kuasa ini dibuat.
  8. Tanda Tangan: Wajib ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Anda sebagai Tergugat) dan Penerima Kuasa (Pengacara).
  9. Materai: Tanda tangan Pemberi Kuasa (Tergugat) harus dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku (saat ini Rp 10.000). Tanda tangan Penerima Kuasa tidak wajib bermaterai.

Memastikan semua komponen ini ada dan terisi dengan benar itu krusial banget ya. Kesalahan kecil di salah satu bagian bisa bikin surat kuasa ini dianggap tidak sah oleh pengadilan, dan pengacara Anda nggak bisa mewakili secara optimal.

Langkah-Langkah Membuat Surat Kuasa Tergugat PMH

Proses pembuatan surat kuasa ini biasanya dibantu atau bahkan disusun oleh pengacara yang Anda tunjuk. Tapi, ada baiknya Anda tahu tahapan umumnya:

  1. Temukan Pengacara: Cari pengacara yang punya spesialisasi atau pengalaman dalam menangani kasus perdata, khususnya PMH. Diskusi awal penting untuk memastikan Anda nyaman dan percaya dengan pengacara tersebut.
  2. Diskusikan Perkara: Jelaskan duduk perkara PMH yang menimpa Anda secara rinci kepada pengacara. Berikan semua dokumen terkait gugatan PMH yang Anda terima.
  3. Setujui Perwakilan: Jika Anda setuju untuk diwakili, pengacara akan menyiapkan draf surat kuasa.
  4. Review Draf: Baca draf surat kuasa dengan teliti. Pastikan identitas Anda, pengacara, identitas penggugat, nomor perkara (jika sudah ada), nama pengadilan, dan terutama isi kuasa (diktum) sudah benar dan sesuai dengan apa yang Anda sepakati. Pastikan semua wewenang yang dibutuhkan pengacara untuk membela Anda sudah tercantum.
  5. Penandatanganan: Tanda tangani surat kuasa tersebut di atas materai. Pengacara Anda juga akan menandatanganinya. Biasanya penandatanganan dilakukan di kantor pengacara, atau di tempat lain yang disepakati.
  6. Penyimpanan Dokumen: Simpan salinan surat kuasa ini baik-baik. Pengacara Anda akan menggunakan aslinya atau salinan yang dilegalisir untuk didaftarkan di pengadilan saat mereka mulai bertindak mewakili Anda.

Jangan ragu bertanya kepada pengacara jika ada bagian dari surat kuasa yang tidak Anda pahami. Ini hak Anda lho untuk mengerti dokumen legal yang Anda tandatangani.

Contoh Template Surat Kuasa Tergugat dalam Perkara PMH

Berikut ini adalah contoh template Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum. Ingat, ini hanya contoh. Detail spesifik dalam isi kuasa (diktum) bisa bervariasi tergantung kebutuhan dan strategi hukum pengacara Anda.

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor: [Nomor Surat - Opsional, biasanya dari Kantor Hukum]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Tergugat]
NIK : [Nomor NIK Tergugat]
Pekerjaan : [Pekerjaan Tergugat]
Alamat Lengkap : [Alamat Lengkap Tergugat sesuai KTP, termasuk RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi]

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor [Nomor Perkara, jika sudah ada] antara [Nama Lengkap Penggugat] selaku Penggugat melawan [Nama Lengkap Tergugat] selaku Tergugat, yang terdaftar di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan tempat perkara terdaftar].
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada:

  1. Nama Lengkap : [Nama Lengkap Pengacara 1]
    Nomor Anggota : [Nomor Anggota Organisasi Advokat, misal PERADI/KAI]
    Jabatan : Advokat pada [Nama Kantor Hukum]
  2. Nama Lengkap : [Nama Lengkap Pengacara 2, jika lebih dari satu]
    Nomor Anggota : [Nomor Anggota Organisasi Advokat]
    Jabatan : Advokat pada [Nama Kantor Hukum]
    … (dan seterusnya jika ada pengacara lain)

Mereka semua adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum [Nama Kantor Hukum] beralamat di [Alamat Lengkap Kantor Hukum], baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai TERGUGAT dalam perkara Perdata Nomor [Nomor Perkara] melawan [Nama Lengkap Penggugat] di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan], memberi kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mendampingi, mewakili, dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut.

Wewenang yang diberikan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghadap di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] pada setiap persidangan di semua tingkat peradilan (Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) serta badan peradilan lainnya yang berwenang.
  2. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan mengikuti seluruh tahapan persidangan, termasuk mediasi (jika ada).
  3. Menyusun, mengajukan, dan menandatangani surat-surat, permohonan, tanggapan, jawaban (eksepsi dan pokok perkara), replik (jika diperlukan sebagai balasan atas duplik), duplik (jika diperlukan sebagai balasan atas replik), kesimpulan, serta surat-surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini.
  4. Mengajukan dan/atau menolak alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, serta saksi ahli di persidangan.
  5. Memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat atau pihak lain dalam perkara ini.
  6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi, ahli, maupun pihak-pihak lain yang hadir di persidangan.
  7. Melakukan upaya perdamaian dengan pihak Penggugat, dengan catatan bahwa kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa. (Klausul ini penting untuk memastikan Anda tetap memegang kendali atas keputusan damai).
  8. Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan dan pembelaan hak-hak Pemberi Kuasa selaku Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Menerima segala pemberitahuan, relaas panggilan, putusan pengadilan, dan surat-surat lainnya dari Pengadilan atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini.
  10. Mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri, seperti Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali, apabila dianggap perlu dan sesuai dengan persetujuan Pemberi Kuasa (opsional, bisa disebutkan spesifik atau dimasukkan dalam poin umum tindakan hukum).
  11. Melawan segala permohonan dan tuntutan dari pihak Penggugat atau pihak lain dalam perkara ini.
  12. Mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan] atau instansi terkait lainnya.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (opsional, bisa dihapus jika tidak diinginkan) dan hak retensi (hak pengacara menahan berkas sampai honor lunas, ini juga opsional dan perlu dibahas dengan pengacara Anda).

Untuk melaksanakan kuasa ini, Penerima Kuasa berhak melakukan segala tindakan hukum yang menurut hukum wajib dan patut dijalankan.

Dibuat di [Kota tempat surat kuasa dibuat], pada tanggal [Tanggal pembuatan surat].

PEMBERI KUASA

Materai Rp. 10.000,-

(Tanda Tangan Tergugat)
[Nama Lengkap Tergugat]

PENERIMA KUASA

(Tanda Tangan Pengacara 1)
[Nama Lengkap Pengacara 1]

(Tanda Tangan Pengacara 2, dst)
[Nama Lengkap Pengacara 2, dst]

CATATAN PENTING:
* Pastikan nomor perkara sudah ada jika Anda sudah menerima gugatan resmi dari Pengadilan. Jika belum, bagian nomor perkara dan nama penggugat bisa dikosongkan dulu dan diisi setelah didaftarkan, atau dibuat dengan redaksi yang menyesuaikan (misal: “…dalam perkara Perdata yang akan/sedang didaftarkan di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]…”). Namun, membuat setelah ada nomor perkara lebih direkomendasikan karena lebih spesifik.
* Detail dalam isi kuasa (diktum) sangat penting. Pastikan wewenang yang diberikan mencakup semua hal yang mungkin dilakukan pengacara dalam proses sidang PMH. Konsultasikan dengan pengacara Anda untuk rincian ini.
* Materai harus dibubuhkan pada tanda tangan Pemberi Kuasa.

Tips Tambahan Saat Membuat atau Menggunakan Surat Kuasa PMH

  • Komunikasi: Setelah surat kuasa ditandatangani, tetap jaga komunikasi yang baik dengan pengacara Anda. Minta update berkala mengenai perkembangan kasus.
  • Pahami Wewenang: Pastikan Anda benar-benar memahami wewenang yang Anda berikan. Jika ada wewenang spesifik yang ingin Anda batasi (misalnya, soal perdamaian atau mengajukan banding tanpa persetujuan Anda), pastikan klausul pembatasan itu tercantum jelas.
  • Salinan: Minta salinan surat kuasa yang sudah ditandatangani dan bermaterai untuk arsip pribadi Anda.
  • Biaya: Pembahasan honorarium pengacara biasanya terpisah dari penandatanganan surat kuasa. Pastikan Anda punya perjanjian terpisah mengenai jasa hukum ini agar jelas.
  • Keaslian: Surat kuasa asli atau salinan yang sudah dilegalisir oleh pengadilan (biasanya setelah didaftarkan) yang sah untuk digunakan di persidangan.

Memiliki surat kuasa yang tepat dan pengacara yang kompeten adalah langkah signifikan dalam menghadapi gugatan PMH. Ini bukan cuma soal formalitas, tapi juga menentukan bagaimana pembelaan Anda akan disampaikan di hadapan hukum. Kasus PMH bisa jadi rumit karena melibatkan penilaian terhadap perbuatan, kerugian, dan kausalitas, yang semuanya butuh argumen hukum yang kuat dan bukti yang relevan. Pengacara Anda, berbekal surat kuasa ini, akan jadi ujung tombak pembelaan Anda.

Pentingnya Diktum yang Rinci

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bagian diktum atau isi kuasa adalah jantung dari surat kuasa khusus ini. Kenapa harus sangat rinci? Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim biasanya akan memeriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh pengacara di persidangan sesuai dengan wewenang yang tertera dalam surat kuasa khusus. Jika ada tindakan penting (seperti mengajukan bukti, mengajukan jawaban, atau membuat kesimpulan) yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam diktum, tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah atau ditolak oleh hakim.

Misalnya, jika diktum hanya menyebutkan “menghadiri sidang” tapi tidak menyebutkan “mengajukan jawaban” atau “mengajukan bukti”, maka pengacara mungkin kesulitan atau bahkan dilarang hakim untuk melakukan pembelaan substantif. Oleh karena itu, pengacara yang profesional akan memastikan bahwa diktum dalam surat kuasa mencakup semua langkah prosedural dan substantif yang mungkin mereka lakukan selama proses persidangan, mulai dari tahap awal sampai upaya hukum.

Termasuk juga wewenang seperti “melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna”. Meskipun ini terlihat umum, frasa ini sering digunakan untuk mencakup tindakan-tindakan minor atau tidak terduga yang mungkin muncul selama proses persidangan, selama tindakan tersebut masih dalam koridor membela kepentingan Pemberi Kuasa dan berkaitan dengan pokok perkara PMH tersebut. Namun, wewenang utama yang krusial harus tetap dirinci satu per satu.

Akhir Kata

Surat kuasa tergugat PMH adalah dokumen vital yang memberikan landasan hukum bagi pengacara Anda untuk berjuang membela kepentingan Anda di pengadilan. Memahaminya dan memastikan isinya benar adalah langkah awal yang penting. Jangan pernah menyepelekan dokumen ini.

Semoga panduan dan contoh surat kuasa di atas bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat buat Anda yang mungkin sedang atau akan menghadapi situasi seperti ini. Ingat, setiap kasus punya keunikan sendiri, jadi selalu konsultasikan detailnya dengan pengacara Anda.

Punya pertanyaan atau pengalaman seputar surat kuasa tergugat PMH? Yuk, bagikan di kolom komentar di bawah! Siapa tahu pengalaman atau pertanyaan Anda bisa membantu pembaca lain.

Posting Komentar