Waspada! Mengenal Contoh Surat Perjanjian yang Bisa Bikin Kamu Kena Pidana

Daftar Isi

Sebuah surat perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum perdata. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hak dan kewajiban. Namun, ada kalanya pelaksanaan atau bahkan pembuatan perjanjian itu sendiri justru bisa berujung pada ranah pidana. Ini terjadi bukan karena perjanjiannya yang secara langsung mengatur tindak pidana (karena perjanjian seperti itu batal demi hukum), melainkan karena adanya unsur-unsur pidana yang menyertai proses pembuatan, pelaksanaan, atau wanprestasi perjanjian tersebut.

Image just for illustration

Bedanya Wanprestasi (Perdata) dan Tindak Pidana¶

Sebelum masuk ke contoh, penting banget paham bedanya. Kalau cuma wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian perdata, biasanya penyelesaiannya lewat jalur pengadilan perdata. Sanksinya bisa berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan perjanjian secara paksa. Ini murni soal melanggar kewajiban kontraktual.

Tapi, kalau dalam proses perjanjian atau saat terjadi wanprestasi itu disertai unsur-unsur pidana seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, atau tindakan melawan hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang pidana, nah, ini bisa masuk ke ranah pidana. Artinya, selain berhadapan di pengadilan perdata, pelakunya juga bisa diproses secara pidana oleh kepolisian dan kejaksaan.

Wanprestasi Murni (Perdata)¶

Wanprestasi terjadi saat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Misalnya, telat bayar utang, barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, atau pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Fokus utamanya adalah pelanggaran kesepakatan yang menimbulkan kerugian material atau immaterial bagi pihak lain. Penyelesaiannya biasanya menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui gugatan perdata.

Adanya Unsur Pidana dalam Perjanjian¶

Ini yang bikin perjanjian itu “bisa dipidanakan”, bukan karena perjanjiannya sendiri adalah tindak pidana (kecuali perjanjiannya memang untuk melakukan kejahatan, tapi itu beda kasus), melainkan karena ada tindak pidana yang dilakukan terkait perjanjian tersebut. Unsur pidana yang paling umum terkait perjanjian biasanya adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), atau bahkan tindak pidana pencucian uang jika dananya terkait kejahatan. Intinya, ada niat jahat atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak, memanfaatkan atau terkait dengan perjanjian.

Unsur Pidana yang Sering Muncul dalam Skenario Perjanjian¶

Beberapa tindak pidana seringkali berkelindan dengan hubungan kontraktual atau perjanjian. Mengenali unsur-unsur ini penting agar kita lebih waspada.

Penipuan (Pasal 378 KUHP)¶

Ini adalah salah satu yang paling sering terjadi. Penipuan dalam konteks perjanjian terjadi ketika salah satu pihak dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (pihak lawan dalam perjanjian) menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur kuncinya adalah adanya niat untuk menipu dan adanya perbuatan menipu (kebohongan, tipu muslihat) yang menyebabkan pihak lain tergerak melakukan sesuatu (menyerahkan uang/barang, berutang, menghapus piutang) yang merugikannya.

• Contoh Skenario: Seseorang membuat perjanjian investasi bodong. Dia menjanjikan keuntungan luar biasa besar dalam waktu singkat. Untuk meyakinkan calon investor, dia menunjukkan laporan keuangan palsu atau testimoni fiktif. Investor percaya dan menyerahkan uang. Ternyata, uang itu tidak pernah diinvestasikan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku atau membayar “keuntungan” investor lama (skema Ponzi). Dalam skenario ini, perjanjian investasi itu sendiri sah di atas kertas (walau isinya fiktif), tapi tindakan menggunakan tipu muslihat (laporan palsu, janji fiktif) untuk mendapatkan uang dari orang lain adalah tindak pidana penipuan.
• Fakta Menarik: Pembuktian unsur “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan” ini seringkali menjadi inti dalam kasus penipuan terkait perjanjian. Harus dibuktikan bahwa ada serangkaian perbuatan atau perkataan yang disengaja untuk menyesatkan korban sebelum perjanjian dibuat atau saat meyakinkan korban untuk masuk ke dalam perjanjian.

Penggelapan (Pasal 372 KUHP)¶

Penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dalam konteks perjanjian, ini sering terjadi ketika ada hubungan kepercayaan, di mana satu pihak menyerahkan barang atau uang kepada pihak lain berdasarkan perjanjian (misalnya perjanjian penitipan, perjanjian kerja, perjanjian keagenan), tetapi pihak penerima justru menggunakan atau memiliki barang/uang itu untuk kepentingan pribadinya, di luar peruntukan dalam perjanjian, dan menolak mengembalikannya.

• Contoh Skenario: Sebuah perusahaan menunjuk agen pemasaran dan menyerahkan sejumlah produk untuk dijual serta modal kerja. Dalam perjanjian keagenan, diatur bahwa agen harus menyetor hasil penjualan dan mengembalikan sisa modal kerja jika tidak terpakai. Namun, si agen ternyata tidak menyetorkan hasil penjualan sebagian atau seluruhnya, dan menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi tanpa izin perusahaan. Produk yang tidak terjual juga tidak dikembalikan. Di sini, agen menguasai uang/barang milik perusahaan secara sah (berdasarkan perjanjian), tetapi kemudian memilikinya secara melawan hukum (menggelapkan).
• Tips: Perjanjian yang melibatkan penyerahan aset atau uang kepada pihak lain (seperti perjanjian kerja yang melibatkan kasir, perjanjian penitipan, perjanjian keagenan) sebaiknya mencantumkan kewajiban pelaporan dan audit yang ketat untuk mencegah dan mendeteksi potensi penggelapan.

Image just for illustration

Pemalsuan Surat/Dokumen (Pasal 263 KUHP)¶

Tindak pidana pemalsuan dokumen seringkali menjadi alat dalam konteks perjanjian. Seseorang bisa memalsukan dokumen (seperti KTP, sertifikat tanah, laporan keuangan, kuitansi, surat kuasa) dan menggunakan dokumen palsu tersebut seolah-olah asli untuk membuat perjanjian, mendapatkan persetujuan dari pihak lain, atau sebagai bukti dalam pelaksanaan perjanjian.

• Contoh Skenario: Seseorang ingin mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah. Dia memalsukan sertifikat tanah tersebut atau memalsukan KTP pemilik tanah asli dan menggunakan dokumen palsu ini untuk membuat perjanjian kredit dengan bank. Bank yang tidak tahu dokumen itu palsu menyetujui pinjaman. Tindakan memalsukan dokumen dan menggunakannya untuk mendapatkan pinjaman adalah tindak pidana pemalsuan dan penipuan.
• Panduan: Selalu lakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar pembuatan perjanjian, terutama yang berkaitan dengan identitas, kepemilikan aset, atau legalitas. Gunakan jasa notaris atau PPAT untuk transaksi properti, dan libatkan ahli jika perlu memeriksa keaslian dokumen.

Perjanjian untuk Melakukan Tindak Pidana¶

Ini adalah jenis perjanjian yang secara langsung isinya adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Contohnya perjanjian untuk membunuh seseorang, perjanjian untuk mendistribusikan narkoba, atau perjanjian untuk melakukan korupsi. Perjanjian seperti ini batal demi hukum karena tujuannya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1320 KUH Perdata). Selain batal secara perdata, kesepakatan untuk melakukan kejahatan itu sendiri, bahkan jika belum terlaksana, bisa menjadi dasar penyelidikan pidana (misalnya permufakatan jahat).

• Contoh Skenario: Dua orang membuat perjanjian lisan atau tertulis untuk bersama-sama merampok bank dan membagi hasilnya. Perjanjian ini jelas ilegal. Jika mereka mulai merencanakan atau mencoba melakukannya, mereka sudah bisa dikenai pidana.
• Catatan: Walaupun secara teknis ini adalah “perjanjian yang bisa dipidanakan” karena isinya adalah kejahatan, ini berbeda dengan skenario di atas di mana kejahatan (penipuan/penggelapan) terjadi terkait perjanjian yang (di atas kertas) sah.

Skenario Contoh yang Lebih Detail¶

Mari kita perdalam beberapa skenario yang sering ditemui di kehidupan nyata:

Skenario 1: Penipuan Berkedok Investasi¶

Jenis Perjanjian: Perjanjian Kerja Sama Investasi.
Modus Pidana: Penipuan (Pasal 378 KUHP).
Contoh: Pak Budi tertarik berinvestasi di bisnis perkebunan yang ditawarkan oleh PT. Subur Makmur. Direktur PT. Subur Makmur, Bapak Andi, menunjukkan proposal yang meyakinkan, laporan keuangan yang tampak sehat, dan janji keuntungan 20% per tahun. Terbitlah Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Pak Budi dan PT. Subur Makmur (diwakili Bapak Andi). Setelah Pak Budi menyetor modal, PT. Subur Makmur tidak pernah memberikan laporan perkembangan atau keuntungan sesuai janji. Belakangan diketahui, laporan keuangan yang ditunjukkan Bapak Andi palsu, perkebunan yang dijanjikan fiktif, dan uang Pak Budi langsung digunakan Bapak Andi untuk melunasi utang pribadinya.
Mengapa Bisa Dipidanakan: Bapak Andi menggunakan tipu muslihat (proposal fiktif, laporan palsu) dan rangkaian kebohongan (janji keuntungan) untuk menggerakkan Pak Budi menyerahkan uang. Niatnya jelas untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sejak awal. Ini memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Perjanjian investasinya menjadi alat atau konteks dilakukannya penipuan.

Skenario 2: Penggelapan Dana Perusahaan oleh Karyawan¶

Jenis Perjanjian: Perjanjian Kerja.
Modus Pidana: Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP - bentuk khusus penggelapan).
Contoh: Ibu Siti adalah manajer keuangan di sebuah perusahaan. Berdasarkan perjanjian kerja, Ibu Siti dipercaya mengelola keuangan perusahaan, termasuk menerima pembayaran dari klien dan melakukan pembayaran kepada vendor. Selama beberapa bulan, Ibu Siti memalsukan kuitansi penerimaan dari beberapa klien dan tidak menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening perusahaan. Sebagian uang itu dia masukkan ke rekening pribadinya.
Mengapa Bisa Dipidanakan: Ibu Siti menguasai uang perusahaan secara sah karena jabatannya. Namun, dia kemudian memiliki uang tersebut secara melawan hukum dengan tidak menyetorkannya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Karena dilakukan dalam jabatannya, ini masuk kategori penggelapan dalam jabatan, yang ancaman hukumannya lebih berat dari penggelapan biasa. Perjanjian kerja menjadi dasar Ibu Siti memiliki akses dan kepercayaan terhadap dana, yang kemudian disalahgunakan.

Image just for illustration

Skenario 3: Jual Beli Tanah Menggunakan Dokumen Palsu¶

Jenis Perjanjian: Perjanjian Jual Beli (Akta Jual Beli di hadapan PPAT).
Modus Pidana: Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
Contoh: Bapak Agus menawarkan sebidang tanah kepada Ibu Maya. Untuk meyakinkan Ibu Maya, Bapak Agus menunjukkan sertifikat tanah atas namanya dan KTP asli. Percaya begitu saja, Ibu Maya setuju dan dibuatlah Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Ibu Maya membayar lunas. Saat Ibu Maya mengurus balik nama sertifikat, ternyata diketahui sertifikat tanah yang ditunjukkan Bapak Agus palsu, dan KTP-nya juga palsu. Tanah tersebut ternyata milik orang lain.
Mengapa Bisa Dipidanakan: Bapak Agus menggunakan dokumen palsu (sertifikat dan KTP) untuk menipu Ibu Maya agar mau membeli tanah yang bukan miliknya dan menyerahkan uang. Tindakan memalsukan dokumen adalah pidana pemalsuan. Tindakan menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan uang dengan tipu muslihat adalah pidana penipuan. Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, meskipun dibuat berdasarkan dokumen palsu, adalah konteks atau sarana dilakukannya tindak pidana tersebut.

Skenario 4: Kredit dengan Data Fiktif¶

Jenis Perjanjian: Perjanjian Kredit dengan Bank/Lembaga Pembiayaan.
Modus Pidana: Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pemalsuan (jika ada dokumen palsu), atau tindak pidana perbankan/pembiayaan tertentu.
Contoh: Pak Herman mengajukan kredit ke bank untuk modal usaha. Dalam permohonannya, Pak Herman memberikan data omset usaha yang sangat dilebih-lebihkan, daftar aset fiktif, dan menggunakan surat rekomendasi palsu dari “klien” yang sebenarnya tidak ada. Bank yang kurang hati-hati menyetujui kredit tersebut dan mencairkan dana. Pak Herman menggunakan dana itu bukan untuk usaha, melainkan untuk keperluan pribadi dan kabur.
Mengapa Bisa Dipidanakan: Pak Herman menggunakan rangkaian kebohongan (data fiktif, aset fiktif, surat palsu) untuk meyakinkan bank agar memberikannya kredit (menyerahkan uang). Niatnya sejak awal bukan untuk mengembalikan, melainkan mengambil uang bank secara melawan hukum. Ini adalah penipuan. Jika dokumennya (seperti surat rekomendasi) dipalsukan, maka ada tambahan pidana pemalsuan.

Perbandingan Ringkas: Perdata vs. Pidana dalam Konteks Perjanjian¶

Aspek	Ranah Perdata (Wanprestasi)	Ranah Pidana (Terkait Perjanjian)
Fokus Utama	Pelanggaran Kewajiban Kontraktual	Adanya Unsur Tindak Pidana (Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, dll.)
Niat	Tidak memenuhi janji/kewajiban dalam kontrak	Niat jahat untuk melakukan kejahatan (misal: menipu, menggelapkan)
Tujuan Hukum	Memulihkan hak pihak yang dirugikan (ganti rugi, pelaksanaan kontrak)	Menghukum pelaku kejahatan dan memberikan efek jera
Inisiator	Pihak yang dirugikan (mengajukan gugatan)	Negara (melalui Polisi, Jaksa) berdasarkan laporan
Pembuktian	Lebih ke arah bukti tertulis, saksi, kesesuaian perbuatan dengan isi kontrak	Bukti adanya perbuatan melawan hukum, niat jahat, kerugian akibat kejahatan
Sanksi	Ganti rugi, pembatalan kontrak, pelaksanaan kontrak	Penjara, denda

mermaid graph TD A[Ada Kesepakatan/Perjanjian] --> B{Pelaksanaan} B --> C{Terjadi Masalah?} C -->|Tidak Ada Masalah| D[Perjanjian Selesai/Berjalan Baik] C -->|Ada Masalah/Wanprestasi| E{Apakah Ada Unsur Pidana?} E -->|Tidak Ada Unsur Pidana| F[Wanprestasi Murni] F --> G[Penyelesaian Perdata: Gugatan Wanprestasi] G --> H[Putusan Pengadilan Perdata: Ganti Rugi, Pelaksanaan, dll.] E -->|Ada Unsur Pidana<br>(Penipuan, Penggelapan, dst.)| I[Tindak Pidana Terkait Perjanjian] I --> J[Proses Pidana: Laporan, Penyidikan, Penuntutan] J --> K[Putusan Pengadilan Pidana: Hukuman Penjara/Denda] J --> L[Tetap Bisa Ada Gugatan Perdata<br>untuk Ganti Rugi] K -- Optional --> L

Cara Melindungi Diri dari Perjanjian yang Berpotensi Pidana¶

Karena potensi pidana seringkali bersumber dari niat buruk salah satu pihak dan adanya “permainan kotor” di balik perjanjian, due diligence atau uji tuntas adalah kunci utama.

1. Ketahui Siapa Lawan Perjanjian Anda: Jangan mudah percaya hanya dari penampilan atau perkataan. Lakukan riset. Cek rekam jejak individu atau perusahaan. Apakah ada keluhan dari pihak lain? Apakah legalitas usahanya jelas?
2. Verifikasi Dokumen: Jangan pernah ragu memverifikasi dokumen-dokumen penting yang diserahkan, seperti KTP, sertifikat kepemilikan, izin usaha, laporan keuangan, surat kuasa, dll. Jika perlu, libatkan pihak berwenang atau profesional (misalnya mengecek keaslian sertifikat tanah di BPN).
3. Pahami Isi Perjanjian Secara Menyeluruh: Baca setiap klausul dengan teliti. Jangan ragu bertanya jika ada yang tidak jelas. Pastikan hak dan kewajiban Anda serta sanksi jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran lainnya tertulis jelas.
4. Libatkan Profesional Hukum: Untuk perjanjian yang nilainya besar atau rumit, sangat disarankan melibatkan pengacara atau notaris untuk meninjau draf perjanjian. Mereka bisa mendeteksi klausul yang mencurigakan atau memberikan saran hukum untuk melindungi kepentingan Anda.
5. Hindari Tawaran yang Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan: Imbal hasil yang terlalu tinggi, risiko yang nyaris nol, atau proses yang terkesan buru-buru dan tidak transparan adalah tanda bahaya. Waspada terhadap skema investasi bodong atau tawaran lain yang tidak masuk akal.
6. Dokumentasikan Semua Komunikasi: Simpan bukti komunikasi (email, chat, surat) serta semua dokumen terkait perjanjian. Ini penting sebagai bukti jika di kemudian hari terjadi masalah, baik perdata maupun pidana.

Image just for illustration

Apa yang Dilakukan Jika Merasa Menjadi Korban?¶

Jika Anda merasa menjadi korban dari skenario perjanjian yang melibatkan unsur pidana (misalnya tertipu investasi bodong, atau barang yang dititipkan digelapkan), langkah-langkah berikut bisa Anda ambil:

1. Kumpulkan Bukti: Segera kumpulkan semua dokumen terkait perjanjian, bukti transaksi, bukti komunikasi, dan bukti lain yang mendukung dugaan adanya tindak pidana.
2. Konsultasi dengan Pengacara: Segera temui pengacara yang berpengalaman dalam kasus pidana terkait bisnis atau perjanjian. Pengacara akan membantu menganalisis kasus Anda, menentukan apakah ada unsur pidana, dan menyusun strategi hukum.
3. Buat Laporan Polisi: Jika memang ada cukup bukti adanya tindak pidana, laporkan kasus Anda ke kepolisian setempat. Serahkan bukti-bukti yang Anda miliki. Proses pidana akan dimulai dari sini.
4. Pertimbangkan Gugatan Perdata: Selain proses pidana untuk menghukum pelaku, Anda juga berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang Anda alami. Proses perdata dan pidana bisa berjalan paralel.

Membuat perjanjian adalah langkah penting dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari. Pahami bahwa risiko tidak hanya terbatas pada wanprestasi perdata, tetapi juga potensi adanya unsur pidana jika ada pihak yang bertindak dengan niat jahat dan melanggar hukum pidana dalam konteks perjanjian tersebut. Kuncinya adalah kewaspadaan, kehati-hatian, dan tidak ragu mencari bantuan profesional jika merasa ada yang tidak beres.

Bagaimana pengalaman atau pandangan Anda tentang topik ini? Pernahkah Anda atau orang terdekat menghadapi situasi seperti ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah!