Beranda grasi hukum surat template

Panduan Lengkap Contoh Surat Kuasa Permohonan Grasi: Tips & Template!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Permohonan grasi adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh oleh terpidana atau keluarganya untuk memohon pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia. Prosesnya memang cukup kompleks dan butuh ketelitian. Salah satu dokumen penting yang seringkali dibutuhkan, terutama jika pengajuan dilakukan oleh pihak lain selain terpidana itu sendiri, adalah surat kuasa. Yuk, kita bedah tuntas tentang contoh surat kuasa permohonan grasi ini!

Apa Itu Grasi dan Mengapa Surat Kuasa Diperlukan?

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Ini adalah hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi. Grasi ini bukan berarti terpidana tidak bersalah, tapi lebih kepada pengampunan atas pidana yang dijatuhkan.

Presidential pardon concept
Image just for illustration

Fakta Menarik: Grasi seringkali disamakan dengan amnesti atau abolisi, padahal ketiganya punya makna dan dampak hukum yang berbeda. Grasi hanya menghapus pidana yang dijatuhkan, bukan kesalahan pidananya. Artinya, status sebagai terpidana tetap melekat. Sementara amnesti menghapus akibat hukum tindak pidana dan abolisi menghapuskan tuntutan pidana.

Nah, kenapa sih butuh surat kuasa? Terkadang, terpidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan kesulitan mengurus permohonan grasi sendiri. Atau, mereka ingin prosesnya diurus oleh keluarga, kerabat, atau kuasa hukum yang lebih memahami seluk-beluk hukum. Di sinilah surat kuasa berperan penting. Dengan adanya surat kuasa, perwakilan yang ditunjuk bisa bertindak atas nama terpidana untuk mengajukan dan mengurus semua administrasi yang terkait dengan permohonan grasi. Tanpa surat kuasa yang sah, permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga bisa saja ditolak atau dianggap tidak sah. Ini memastikan bahwa semua langkah hukum diambil sesuai prosedur yang berlaku.

Dasar Hukum Surat Kuasa dalam Permohonan Grasi

Pemberian kuasa dalam ranah hukum di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1792 hingga Pasal 1819 tentang persetujuan pemberian kuasa. Meskipun permohonan grasi adalah ranah hukum pidana dan tata negara, penggunaan surat kuasa untuk mengurus permohonan grasi ini tetap merujuk pada ketentuan umum mengenai kuasa.

Secara spesifik, tidak ada pasal dalam UU Grasi yang secara eksplisit mengatur bentuk atau jenis surat kuasa untuk permohonan grasi. Namun, dalam praktik, jika permohonan tidak diajukan langsung oleh terpidana, surat kuasa menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan legitimasi perwakilan. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan atau klaim palsu. Surat kuasa ini harus dibuat secara tertulis, jelas, dan spesifik agar tidak menimbulkan interpretasi ganda di kemudian hari. Oleh karena itu, pembuatan surat kuasa harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, agar tidak ada celah hukum yang bisa merugikan pemohon grasi.

Komponen Penting dalam Surat Kuasa Permohonan Grasi

Sebuah surat kuasa yang baik dan sah harus memuat beberapa komponen kunci. Ibarat resep masakan, kalau ada bahan yang ketinggalan, rasanya jadi kurang sempurna. Begitu juga surat kuasa, kalau ada bagian yang hilang, bisa-bisa suratnya dianggap tidak sah.

1. Judul Surat

Jelas menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah surat kuasa. Contoh: SURAT KUASA KHUSUS.

2. Identitas Pemberi Kuasa (Terpidana/Pemohon Grasi)

Ini adalah informasi terpenting. Harus lengkap dan akurat, mencakup:
* Nama Lengkap: Sesuai KTP atau identitas resmi lainnya.
* Tempat dan Tanggal Lahir: Untuk verifikasi identitas.
* Nomor Identitas (KTP/NIK): Wajib dicantumkan.
* Alamat Lengkap: Sesuai identitas atau alamat terakhir.
* Pekerjaan: Sesuai identitas.
* Status Hukum: Disebutkan sebagai terpidana atau narapidana dalam kasus apa. Sertakan nomor putusan pengadilan dan tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta pidana yang dijatuhkan.

3. Identitas Penerima Kuasa (Kuasa Hukum/Wakil)

Ini adalah orang yang akan mengurus permohonan grasi. Jika kuasa hukum, biasanya dari firma hukum.
* Nama Lengkap: Dari advokat/kuasa hukum.
* Nomor Kartu Advokat/KTA (jika advokat): Penting untuk legitimasi.
* Alamat Kantor: Alamat firma hukum atau alamat pribadi jika bukan advokat profesional.
* Pekerjaan: Advokat atau Swasta.

4. Objek Kuasa (Tujuan Pemberian Kuasa)

Bagian ini harus sangat spesifik dan jelas. Sebutkan bahwa kuasa diberikan untuk mengajukan permohonan grasi. Misalnya: “Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia.”

5. Ruang Lingkup Wewenang/Kuasa

Ini adalah daftar tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Semakin rinci, semakin baik. Contohnya:
* Menghadap instansi terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan, Kejaksaan, dll).
* Membuat, menandatangani, dan mengajukan surat-surat permohonan.
* Menyerahkan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
* Menerima dan mengambil segala bentuk dokumen atau surat balasan.
* Mewakili Pemberi Kuasa dalam setiap proses atau tahapan permohonan grasi.
* Melakukan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan permohonan grasi tersebut.

6. Klausul Subtitusi (Opsional)

Jika penerima kuasa diperbolehkan untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh kuasanya kepada orang lain, klausul ini harus ada. Misalnya: “Kuasa ini diberikan dengan hak untuk mensubstitusikan kepada pihak lain.” Namun, untuk permohonan grasi, biasanya lebih baik jika tidak ada subtitusi agar tanggung jawab tetap pada satu pihak.

7. Tanggal dan Tempat Pembuatan

Mencantumkan kota dan tanggal surat kuasa dibuat.

8. Tanda Tangan

  • Pemberi Kuasa: Wajib.
  • Penerima Kuasa: Wajib.
  • Saksi-saksi (jika ada): Sangat dianjurkan untuk memperkuat keabsahan.
  • Materai: Sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, biasanya materai 10.000 rupiah. Penempelan materai harus tepat, yakni sebagian tanda tangan berada di atas materai dan sebagian lagi di luar materai.

Legal document signing
Image just for illustration

Tips Membuat Surat Kuasa Permohonan Grasi yang Efektif

Agar surat kuasa Anda tidak bermasalah di kemudian hari, perhatikan tips-tips berikut:

  1. Gunakan Bahasa yang Jelas dan Lugas: Hindari kalimat bertele-tele atau ambigu. Setiap kata harus memiliki makna yang pasti dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
  2. Sangat Spesifik: Jangan hanya menulis “mengurus grasi”. Rincikan setiap tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, mulai dari menghadap, mengajukan, melengkapi, sampai menerima dokumen. Ini penting untuk membatasi wewenang dan menghindari penyalahgunaan.
  3. Cantumkan Dasar Hukum Putusan: Pastikan nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dicantumkan secara akurat. Ini adalah inti dari permohonan grasi.
  4. Periksa Kembali Identitas: Kesalahan satu huruf atau angka pada NIK/KTP bisa berakibat fatal. Pastikan semua identitas Pemberi dan Penerima Kuasa ditulis dengan benar dan sesuai dokumen resmi.
  5. Materai dan Tanda Tangan: Pastikan materai ditempel dengan benar dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai. Tanda tangan juga harus sesuai dengan tanda tangan pada KTP.
  6. Saksi (Opsional tapi Dianjurkan): Kehadiran saksi yang netral bisa menambah kekuatan hukum surat kuasa. Jika terpidana di lapas, biasanya ada petugas lapas yang bisa menjadi saksi.
  7. Salinan Dokumen Pendukung: Lampirkan salinan KTP Pemberi dan Penerima Kuasa, serta salinan putusan pengadilan yang telah inkracht.
  8. Konsultasi Hukum: Jika ragu, selalu konsultasikan dengan advokat atau ahli hukum. Ini adalah upaya hukum yang serius dan tidak bisa dianggap enteng.

Contoh Surat Kuasa Permohonan Grasi

Baik, sekarang kita masuk ke bagian inti yang paling ditunggu-tunggu: contoh atau template surat kuasa permohonan grasi. Ingat, contoh ini hanyalah panduan. Anda harus menyesuaikannya dengan kasus dan detail spesifik Anda.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA LENGKAP PEMBERI KUASA, tempat dan tanggal lahir [Tempat, DD Bulan YYYY], Nomor Induk Kependudukan (NIK) [Nomor KTP], pekerjaan [Pekerjaan], alamat [Alamat Lengkap sesuai KTP, termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos].
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku terpidana yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan [Nama Lapas dan Kota], berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [Nomor Putusan Kasasi/PK] Tanggal [Tanggal Putusan] jo. Putusan Pengadilan Tinggi [Nama Pengadilan Tinggi] Nomor [Nomor Putusan Banding] Tanggal [Tanggal Putusan Banding] jo. Putusan Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan Negeri] Nomor [Nomor Putusan Tingkat Pertama] Tanggal [Tanggal Putusan Tingkat Pertama] yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dijatuhi pidana [Jenis Pidana dan Lama Pidana, contoh: pidana penjara selama 5 (lima) tahun].

Dengan ini menyatakan memberikan kuasa penuh kepada:

NAMA LENGKAP PENERIMA KUASA, tempat dan tanggal lahir [Tempat, DD Bulan YYYY], Nomor Induk Kependudukan (NIK) [Nomor KTP], pekerjaan [Pekerjaan, jika Advokat sebutkan Advokat/Pengacara], Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat [Nomor KTA jika ada], alamat [Alamat Lengkap, jika Kantor Hukum sebutkan Nama Kantor Hukum dan Alamat Kantor Lengkap].
Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

KHUSUS

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mengajukan dan mengurus sepenuhnya permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, PENERIMA KUASA diberikan kewenangan seluas-luasnya, yang antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. Menghadap kepada pejabat dan/atau instansi terkait, baik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, maupun instansi lainnya yang relevan.
2. Membuat, menandatangani, melengkapi, dan mengajukan surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses permohonan grasi, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Permohonan Grasi, daftar bukti, dan surat pendukung lainnya.
3. Menyerahkan bukti-bukti dan melengkapi berkas-berkas permohonan grasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menerima, mengambil, dan/atau meneliti surat-surat atau pemberitahuan terkait dengan proses permohonan grasi.
5. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran proses permohonan grasi.
6. Mewakili kepentingan PEMBERI KUASA dalam setiap tahapan proses permohonan grasi, mulai dari persiapan, pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan keputusan.
7. Melakukan tindakan-tindakan lain yang sah menurut hukum, yang diperlukan dan/atau berguna bagi kepentingan PEMBERI KUASA sehubungan dengan pengajuan permohonan grasi ini.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi, jika dianggap perlu dan relevan demi kepentingan PEMBERI KUASA.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di [Kota Pembuatan] pada hari ini [Hari, DD Bulan YYYY], untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA,
(Materai 10.000)
(NAMA LENGKAP PEMBERI KUASA) (NAMA LENGKAP PENERIMA KUASA)
SAKSI-SAKSI:
1. (Nama Lengkap Saksi 1) 2. (Nama Lengkap Saksi 2)

Penjelasan Tambahan:
* Hak Substitusi: Artinya penerima kuasa bisa memberikan kuasanya lagi kepada orang lain (advokat lain dalam satu firma, misalnya). Pertimbangkan baik-baik apakah ini perlu. Jika tidak, hapus kalimat “dengan hak substitusi”.
* Hak Retensi: Ini hak bagi penerima kuasa untuk menahan dokumen hingga kewajibannya selesai. Dalam konteks grasi, ini mungkin tidak terlalu relevan.
* Keterangan Putusan: Pastikan Anda menuliskan putusan terakhir yang inkracht, bisa dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (kasasi), atau Peninjauan Kembali (PK).

Alur Singkat Permohonan Grasi dan Peran Surat Kuasa

Proses permohonan grasi ini lumayan panjang dan berjenjang. Surat kuasa akan berperan aktif di awal dan selama proses administrasi.

  1. Pengajuan Permohonan: Terpidana atau kuasanya (dengan surat kuasa) mengajukan permohonan grasi secara tertulis kepada Presiden melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
  2. Verifikasi Pengadilan: Pengadilan Negeri akan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan permohonan, termasuk surat kuasa. Kemudian, pengadilan mengirimkan permohonan dan berkas perkara ke Mahkamah Agung.
  3. Pertimbangan Mahkamah Agung: Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum dan laporan ringkas kepada Presiden. Ini bukan putusan baru, hanya pertimbangan.
  4. Pertimbangan Menteri: Menteri Hukum dan HAM juga memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden.
  5. Keputusan Presiden: Presiden memutuskan permohonan grasi. Keputusan bisa berupa dikabulkan (seluruhnya/sebagian) atau ditolak. Keputusan ini bersifat final.

Legal process steps
Image just for illustration

Penting: Permohonan grasi hanya bisa diajukan satu kali. Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi. Oleh karena itu, persiapan, termasuk pembuatan surat kuasa, harus matang.

Kesimpulan

Membuat surat kuasa permohonan grasi memang butuh ketelitian dan pemahaman yang cukup tentang hukum. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti otentik yang memberikan legitimasi bagi seseorang untuk mewakili terpidana dalam sebuah upaya hukum yang sangat krusial. Memastikan setiap detail dalam surat kuasa akurat dan jelas akan sangat membantu kelancaran proses permohonan grasi. Ingat, ini adalah hak prerogatif Presiden, bukan hak mutlak terpidana, sehingga persiapannya harus optimal.

Punya pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar permohonan grasi? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini!

Posting Komentar