Beranda pernyataan ppk surat verifikasi

Panduan Lengkap: Contoh Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD yang Mudah Dipahami

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Pernah dengar istilah PPK atau SKPD? Buat kamu yang berkutat di dunia pemerintahan daerah, dua singkatan ini pasti udah nggak asing lagi. Tapi, tahu nggak kalau ada satu dokumen penting yang jadi “jembatan” antara kinerja mereka dan akuntabilitas anggaran? Yup, namanya Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. Dokumen ini bukan cuma secarik kertas biasa, lho. Fungsinya krusial banget buat memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai aturan dan tepat sasaran. Yuk, kita bedah lebih dalam!

Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD
Image just for illustration

Yuk Pahami Lebih Jauh: Apa Sih Sebenarnya Surat Pernyataan Verifikasi Itu?

Bayangkan begini: setiap kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu kan pakai uang rakyat, ya. Nah, supaya uang itu nggak “nyasar” atau disalahgunakan, perlu ada mekanisme kontrol yang ketat. Di sinilah peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Surat Pernyataan Verifikasi muncul.

Surat pernyataan verifikasi itu intinya adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh PPK. Isinya adalah pernyataan bahwa PPK sudah melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap suatu kegiatan, pekerjaan, atau dokumen. Hasil verifikasinya apa? Ya, dinyatakan apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, spesifikasi, kontrak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ini semacam validasi formal dari PPK.

PPK Itu Siapa Sih dan Kenapa Perannya Penting Banget?

PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah sosok kunci dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Mereka ini punya tanggung jawab besar untuk mengikat komitmen (misalnya, menandatangani kontrak), mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan memastikan bahwa barang/jasa yang diadakan atau kegiatan yang dilaksanakan itu benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. PPK ini bukan sembarang pejabat, lho. Mereka harus punya integritas tinggi dan pemahaman mendalam soal aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tanggung jawab PPK itu ibarat nahkoda kapal. Mereka yang memastikan kapal (proyek/kegiatan) berlayar sesuai rencana, tidak karam, dan sampai di tujuan dengan selamat. Dari mulai menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri), menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, sampai memastikan kualitas pekerjaan, semuanya ada di tangan PPK. Makanya, verifikasi yang mereka lakukan itu jadi sangat penting.

SKPD Sebagai “Pemain Utama” Pelaksana Anggaran

Nah, kalau PPK itu nahkodanya, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah kapalnya. SKPD adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang punya tugas dan fungsi spesifik, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Setiap SKPD punya alokasi anggaran sendiri untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai tupoksinya.

Di dalam setiap SKPD inilah para PPK bertugas. Jadi, mereka bekerja di bawah naungan SKPD untuk memastikan program-program yang dijalankan SKPD berjalan sesuai koridor hukum dan anggaran. Hubungan antara PPK dan SKPD itu seperti simbiosis mutualisme. SKPD menyediakan arena, PPK yang mengelola “permainan” pengadaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Kapan Sih Surat Pernyataan Ini Dibutuhkan? Yuk, Intip Prosesnya!

Surat pernyataan verifikasi PPK ini nggak cuma dibuat iseng-iseng, ya. Ada beberapa momen krusial di mana dokumen ini wajib hukumnya ada. Ini dia beberapa di antaranya:

  1. Sebelum Pembayaran/Pencairan Dana: Ini yang paling sering. Ketika sebuah pekerjaan atau pengadaan sudah selesai (sebagian atau seluruhnya) dan penyedia ingin menagihkan pembayaran, PPK harus melakukan verifikasi dulu. Apakah pekerjaan sudah 100% sesuai kontrak? Apakah barang yang diterima sesuai spesifikasi? Jika ya, barulah PPK membuat surat pernyataan verifikasi sebagai dasar untuk proses pembayaran selanjutnya. Tanpa surat ini, Bendahara Pengeluaran nggak akan berani mencairkan dana.
  2. Akhir Tahun Anggaran/Pelaporan Keuangan: Saat tutup buku di akhir tahun anggaran, semua kegiatan dan pengadaan harus dipertanggungjawabkan. Surat pernyataan verifikasi dari PPK menjadi salah satu bukti kuat bahwa setiap pengeluaran telah diverifikasi keabsahannya. Ini penting untuk penyusunan laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah secara keseluruhan.
  3. Audit Internal atau Eksternal: Ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), surat pernyataan verifikasi ini akan jadi salah satu dokumen yang paling dicari. Ini bukti otentik bahwa PPK sudah menjalankan tugas verifikasinya dengan baik. Jika ada temuan ketidaksesuaian, surat ini bisa jadi dasar penyelidikan lebih lanjut, atau justru menjadi bukti bahwa prosedur sudah dipatuhi.
  4. Perubahan Kontrak (Addendum): Jika ada perubahan kontrak yang signifikan (misalnya penambahan volume pekerjaan, perubahan spesifikasi), PPK juga bisa membuat surat pernyataan verifikasi terkait justifikasi perubahan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa perubahan itu memang diperlukan dan tidak merugikan keuangan negara.

Surat ini menjadi “cap” atau stempel validasi dari PPK bahwa proses yang telah berjalan memang sudah on track. Tanpanya, bisa jadi ada keraguan dalam penggunaan anggaran.

Alur Verifikasi Sederhana: Dari Dokumen Hingga Pernyataan

Proses verifikasi yang dilakukan PPK itu nggak ujug-ujug jadi surat, lho. Ada alur yang harus dilewati. Secara sederhana, begini nih gambaran alurnya:

mermaid graph TD A[Pengajuan Dokumen/Tagihan oleh Pihak Ketiga/Penyedia] --> B{Pemeriksaan Awal oleh Staf PPK/Verifikator SKPD}; B -- Data Lengkap? --> C{Verifikasi Substansi dan Administratif}; C --> D{Kesesuaian Dokumen dengan Peraturan & Kontrak?}; D -- Ya --> E[PPK Melakukan Penilaian Akhir & Persetujuan]; D -- Tidak --> F[Permintaan Perbaikan/Klarifikasi Dokumen]; F --> A; E --> G[Penyusunan Draf Surat Pernyataan Verifikasi oleh Staf PPK]; G --> H[PPK Meninjau dan Menandatangani Surat Pernyataan]; H --> I[Penerbitan dan Pengarsipan Surat Pernyataan]; I --> J[Proses Lanjut: Pembayaran/Pelaporan Keuangan];

Penjelasan Alur:
* A. Pengajuan Dokumen/Tagihan: Pihak penyedia barang/jasa atau pelaksana kegiatan menyerahkan dokumen-dokumen terkait (misal: berita acara serah terima, kuitansi, faktur, laporan kemajuan pekerjaan).
* B. Pemeriksaan Awal: Staf atau verifikator di bawah PPK melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Apakah semua persyaratan administratif sudah terpenuhi?
* C. Verifikasi Substansi dan Administratif: Di sinilah inti verifikasi. Pengecekan dilakukan secara mendalam. Apakah jumlah barang sesuai? Kualitasnya bagaimana? Apakah ada cacat? Apakah semua persyaratan pajak sudah dipenuhi?
* D. Kesesuaian Dokumen: Hasil verifikasi dibandingkan dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Apakah ada ketidaksesuaian?
* E. Penilaian Akhir & Persetujuan PPK: Jika semua oke, PPK akan memberikan persetujuan berdasarkan hasil verifikasi.
* F. Permintaan Perbaikan/Klarifikasi: Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan, dokumen dikembalikan untuk diperbaiki atau diklarifikasi.
* G. Penyusunan Draf Surat Pernyataan: Staf PPK menyiapkan draf surat berdasarkan hasil verifikasi yang sudah disetujui.
* H. Penandatanganan: PPK meninjau draf tersebut. Jika sudah sesuai, PPK akan menandatangani surat pernyataan tersebut.
* I. Penerbitan dan Pengarsipan: Surat yang sudah ditandatangani disahkan dan diarsipkan sebagai dokumen resmi.
* J. Proses Lanjut: Surat pernyataan ini kemudian menjadi dasar untuk proses selanjutnya, seperti pembayaran kepada penyedia atau penyusunan laporan keuangan.

Elemen Penting dalam Surat Pernyataan Verifikasi yang Benar dan Sah

Agar surat pernyataan verifikasi ini sah dan punya kekuatan hukum, ada beberapa elemen standar yang wajib ada. Ini dia detailnya:

  1. Kop Surat SKPD: Ini wajib banget. Menunjukkan dari instansi mana surat ini berasal. Biasanya berisi logo SKPD, nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, dan email.
  2. Judul Surat: Jelas dan lugas, misalnya “SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN/PEKERJAAN/KEGIATAN”.
  3. Nomor Surat: Penting untuk sistem administrasi dan pengarsipan. Setiap surat keluar harus punya nomor unik.
  4. Tanggal Pembuatan Surat: Kapan surat itu dibuat dan ditandatangani.
  5. Pihak yang Menyatakan: Ini adalah identitas lengkap PPK yang membuat pernyataan. Meliputi Nama Lengkap, NIP (Nomor Induk Pegawai), Jabatan (Pejabat Pembuat Komitmen pada [Nama SKPD/Unit Kerja]).
  6. Pernyataan Inti: Bagian ini yang paling krusial. Dimulai dengan kalimat pengantar seperti “Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap…” lalu dilanjutkan dengan detail apa yang diverifikasi.
    • Detail yang Diverifikasi: Sebutkan secara spesifik apa yang diverifikasi. Contoh: “Dokumen Tagihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna [Nama Proyek/Kegiatan], berdasarkan Kontrak Nomor [Nomor Kontrak] tanggal [Tanggal Kontrak] dengan Penyedia [Nama Penyedia].”
    • Dasar Verifikasi: Sebutkan dasar hukum atau aturan yang digunakan dalam verifikasi, misalnya “berdasarkan Peraturan Presiden Nomor [Nomor Perpres] Tahun [Tahun] tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dan “hasil pemeriksaan fisik/dokumen tanggal [Tanggal Pemeriksaan]”.
    • Hasil Verifikasi: Ini dia kesimpulannya. Contoh: “bahwa dokumen/pekerjaan/kegiatan tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Atau “bahwa hasil pekerjaan/pengadaan telah selesai 100% dan telah diterima dengan baik.”
  7. Pernyataan Kebenaran Data dan Tanggung Jawab: Kalimat penutup yang menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Contoh: “Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam pernyataan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
  8. Penutup: Kalimat standar seperti “Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.”
  9. Tanda Tangan dan Stempel: Jangan lupa, surat ini harus ditandatangani oleh PPK dan dibubuhi stempel resmi SKPD. Ini penting banget untuk legalitasnya!

Format Surat Pernyataan
Image just for illustration

Tips Praktis Menyusun Surat Pernyataan Verifikasi yang Efektif

Biar suratmu nggak cuma sekadar formalitas, tapi bener-bener jadi alat kontrol yang ampuh, perhatikan tips-tips ini:

  • Ketetapan Data itu Nomor Satu! Pastikan semua data yang kamu masukkan, mulai dari nomor kontrak, nama penyedia, tanggal, nilai, sampai detail pekerjaan, itu 100% akurat. Satu angka salah bisa fatal!
  • Bahasa Jelas dan Lugas: Hindari kalimat yang bertele-tele atau ambigu. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, namun mudah dipahami. Pokoknya, apa yang diverifikasi dan hasilnya itu harus clear.
  • Dasar Hukum Kuat: Selalu cantumkan dasar hukum yang relevan. Misalnya, peraturan tentang pengadaan barang/jasa, peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, atau peraturan teknis terkait kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan payung hukum yang jelas.
  • Lampiran Lengkap: Jika ada banyak dokumen pendukung hasil verifikasi (misalnya daftar periksa, foto lapangan, berita acara pemeriksaan), sebutkan sebagai lampiran dan pastikan lampiran tersebut disertakan. “Surat ini tanpa lampiran ibarat masakan tanpa bumbu, hambar!”
  • Patuhi Prosedur Internal SKPD: Setiap SKPD mungkin punya SOP (Standar Operasional Prosedur) tersendiri terkait alur verifikasi dan penyusunan surat pernyataan. Pastikan kamu mengikuti prosedur tersebut.
  • Koordinasi Aktif: Komunikasi yang baik antara PPK, staf teknis, dan pihak lain yang terkait sangat penting. Kalau ada keraguan, langsung tanyakan dan diskusikan. Jangan sampai ada miskomunikasi yang berujung salah verifikasi.

Landasan Hukum: Payung yang Melindungi Proses Verifikasi

Keberadaan surat pernyataan verifikasi ini bukan cuma praktik kebiasaan, lho. Ada dasar hukum kuat yang melandasinya. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Mengatur prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
  • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Ini adalah kitab sucinya pengadaan. Di sinilah tugas dan tanggung jawab PPK diatur secara detail, termasuk kewajiban melakukan verifikasi.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur secara spesifik bagaimana pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan, termasuk mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban.

Regulasi-regulasi ini memastikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh PPK adalah sebuah keharusan dan memiliki kekuatan hukum. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya atau melakukannya asal-asalan!

Contoh Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD (Template Dasar)

Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu: contoh formatnya! Ini adalah template dasar yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan spesifik di SKPD-mu. Ingat, ini cuma contoh, ya. Detailnya harus kamu isi dengan data yang sebenarnya.

KOP SURAT SKPD
(Logo SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA [Nama Kabupaten/Kota]
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH [Nama SKPD Lengkap]
Jl. [Alamat Lengkap SKPD]
Telepon: [Nomor Telepon], Email: [Email SKPD]

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN
Nomor: [Nomor Surat, Contoh: 900/XXX/SKPD/XI/2023]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP : [NIP Pejabat Pembuat Komitmen]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada [Nama SKPD Lengkap]

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pembayaran untuk kegiatan/pekerjaan:

Nama Kegiatan/Pekerjaan : [Nama Lengkap Kegiatan/Pekerjaan, Contoh: Pembangunan Jembatan Layang ABC]
Kode Rekening : [Kode Rekening Anggaran, Contoh: 5.2.1.01.01.0001]
Sumber Dana : [Sumber Dana, Contoh: APBD Tahun Anggaran 2023]
Penyedia Barang/Jasa : [Nama Lengkap Perusahaan/Penyedia, Contoh: PT. Jaya Abadi Konstruksi]
Nomor Kontrak : [Nomor Kontrak, Contoh: 001/SPK/PU/X/2023]
Tanggal Kontrak : [Tanggal Kontrak, Contoh: 10 Oktober 2023]
Nilai Kontrak : Rp [Nilai Kontrak, Contoh: 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)]
Jenis Tagihan : [Jenis Tagihan, Contoh: Pembayaran Termin ke-1 (40% progres fisik)]
Nilai Tagihan : Rp [Nilai Tagihan yang diajukan, Contoh: 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)]

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen pendukung (termasuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Sebagian Pekerjaan) yang dilaksanakan pada tanggal [Tanggal Pelaksanaan Verifikasi, Contoh: 20 November 2023], dengan ini menyatakan bahwa:

  1. Progres pekerjaan fisik telah mencapai [Persentase Progres, Contoh: 40%] sesuai dengan bobot yang tertuang dalam kontrak dan telah diperiksa oleh tim teknis.
  2. Dokumen-dokumen pendukung pengajuan pembayaran (Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, Faktur Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dll.) telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dalam kontrak.
  3. Tidak ditemukan indikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang signifikan terhadap spesifikasi teknis, volume, dan kualitas pekerjaan/barang/jasa yang dapat menghambat proses pembayaran.

Dengan demikian, pengajuan pembayaran tersebut LAYAK UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam pernyataan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau adanya data yang tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal Pembuatan Surat]

Pejabat Pembuat Komitmen
[Nama SKPD]

[Tanda Tangan dan Stempel Basah]

[NAMA LENGKAP PPK]
[NIP PPK]

CATATAN:
* Ganti bagian dalam kurung siku [...] dengan data yang relevan.
* Sesuaikan poin-poin hasil verifikasi dengan kondisi riil pekerjaan/dokumen yang kamu verifikasi. Bisa lebih dari 3 poin atau lebih spesifik.
* Perhatikan penggunaan bold dan italic.

Studi Kasus Ringkas: Penerapan Surat Pernyataan Verifikasi dalam Praktek

Bayangkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di sebuah kota sedang membangun jalan. Kontraktor sudah menyelesaikan 50% pekerjaan dan mengajukan tagihan termin kedua. Nah, sebelum pembayaran bisa dicairkan oleh Bendahara, PPK DPU harus memastikan bahwa progres 50% itu benar adanya.

PPK akan menugaskan staf teknis atau bahkan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa. Mereka akan mengecek panjang jalan yang sudah diaspal, kualitas aspal, drainase yang sudah dibuat, dan lain-lain. Setelah semua dicek dan dinyatakan sesuai dengan kontrak, barulah PPK membuat Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembayaran Termin ke-2 Pembangunan Jalan. Surat ini kemudian diserahkan bersama dokumen tagihan ke Bagian Keuangan sebagai dasar pencairan dana. Tanpa surat ini, tagihan bisa “menggantung” karena tidak ada validasi dari PPK.

Mengapa Akuntabilitas Penting? Dampak Jika Proses Verifikasi Diabaikan

Kalau proses verifikasi, apalagi sampai surat pernyataannya, diabaikan atau dilakukan secara serampangan, dampaknya bisa fatal, lho. Bukan cuma buat individu PPK-nya, tapi juga buat instansi dan bahkan keuangan daerah secara keseluruhan.

  • Risiko Hukum: PPK bisa terjerat masalah hukum, mulai dari penyalahgunaan wewenang sampai tindak pidana korupsi, jika terbukti ada kelalaian dalam verifikasi yang menyebabkan kerugian negara.
  • Kerugian Keuangan Negara: Pembayaran bisa saja dilakukan untuk pekerjaan yang belum selesai, kualitasnya buruk, atau bahkan fiktif. Ini jelas-jelas merugikan uang rakyat.
  • Temuan Audit: BPK atau Inspektorat pasti akan menemukan kejanggalan. Temuan audit ini bisa berujung pada rekomendasi pengembalian kerugian negara, sanksi administrasi, bahkan laporan ke penegak hukum.
  • Penurunan Kepercayaan Publik: Kalau masyarakat tahu ada anggaran yang bocor atau tidak akuntabel, kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah pasti akan menurun drastis. Ini bahaya banget buat citra pemerintahan.
  • Kualitas Pelayanan Buruk: Jika proyek atau pengadaan tidak diverifikasi dengan baik, hasilnya bisa jadi pekerjaan yang asal-asalan, kualitas buruk, atau tidak sesuai kebutuhan. Masyarakatlah yang akhirnya dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan publik yang optimal.

Sebaliknya, kalau verifikasi dilakukan dengan cermat dan surat pernyataan dibuat dengan benar, itu jadi benteng pertahanan yang kuat. Itu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen PPK serta SKPD dalam menggunakan anggaran daerah secara efektif dan efisien.

Kesimpulan: Pilar Integritas Anggaran Daerah

Jadi, surat pernyataan verifikasi PPK SKPD itu jauh lebih dari sekadar selembar kertas administratif. Ia adalah instrumen krusial yang menjamin setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya, memberikan perlindungan hukum bagi PPK yang sudah bekerja sesuai prosedur, dan menjadi bukti akuntabilitas SKPD di mata publik.

Memahami esensi dan pentingnya dokumen ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Semoga artikel ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat buat kamu semua, ya!

Bagaimana menurutmu? Pernah punya pengalaman terkait surat pernyataan verifikasi ini? Yuk, bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah!

Posting Komentar