Paham Surat Pemberitahuan Pajak Terutang: Panduan Lengkap & Contohnya (Mudah Dipahami!)

Updated: 24 Agu, 2025 • 0 • min read

Table of Contents

Pernahkah kamu menerima selembar surat dari kantor pajak atau pemerintah daerah yang isinya memberitahukan bahwa kamu punya kewajiban pajak yang belum lunas? Nah, surat semacam itu sering disebut sebagai surat pemberitahuan pajak terutang. Ini bukan surat tilang, kok, tapi lebih ke pengingat ramah (atau kadang tegas) dari negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita. Memahami surat ini penting banget biar kamu enggak bingung dan bisa langsung ambil tindakan yang tepat.

Orang sedang membaca surat pajak
Image just for illustration

Apa Itu Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuannya?¶

Sebelum kita jauh membahas contoh suratnya, mari kita pahami dulu dasarnya. Pajak terutang adalah jumlah pajak yang wajib dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Gampangnya, ini adalah tagihan pajak yang sudah jatuh tempo namun belum kamu bayarkan. Jenis pajak yang bisa “terutang” ini macam-macam, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) kalau ada kurang bayar, atau pajak daerah lainnya.

Nah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), khususnya untuk PBB, adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (atau sekarang, pemerintah daerah) yang berisi informasi mengenai besarnya PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu tahun pajak. Tapi, dalam konteks yang lebih luas, surat pemberitahuan pajak terutang bisa juga merujuk pada surat resmi lain yang memberitahukan adanya tunggakan atau kurang bayar pajak dari jenis pajak lainnya. Intinya, surat ini adalah alarm pengingat bahwa ada kewajiban pajak yang menantimu untuk segera dilunasi.

Fakta menariknya, penerbitan SPPT PBB sudah dilakukan sejak tahun 1990-an lho, menggantikan surat pemberitahuan pajak yang lebih manual sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga database perpajakan tetap rapi dan terinformasi.

Dasar Hukum dan Komponen Penting Surat Pemberitahuan¶

Penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, terutama untuk PBB, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan sekarang banyak diatur oleh Peraturan Daerah sesuai desentralisasi kewenangan. Untuk jenis pajak lainnya, dasar hukumnya tentu menyesuaikan dengan undang-undang pajak masing-masing, seperti UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) untuk PPh. Pemahaman terhadap dasar hukum ini penting agar kamu tahu bahwa surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

Orang menunjuk bagian penting surat
Image just for illustration

Secara umum, surat pemberitahuan pajak terutang memiliki beberapa komponen penting yang wajib kamu perhatikan:

Kop Surat Instansi: Ini menunjukkan siapa yang mengeluarkan surat tersebut, biasanya dari kantor pajak (Direktorat Jenderal Pajak) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
Nomor Surat dan Tanggal: Setiap surat resmi pasti punya nomor unik dan tanggal penerbitan. Ini penting untuk pencatatan dan referensi.
Perihal: Bagian ini akan menjelaskan inti dari surat, misalnya “Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang” atau “Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Penghasilan”.
Kepada Yth. (Identitas Wajib Pajak): Di sini tertera namamu atau nama perusahaanmu sebagai Wajib Pajak, lengkap dengan alamat terdaftar. Pastikan datamu benar, ya!
Data Objek Pajak: Kalau suratnya tentang PBB, akan ada Nomor Objek Pajak (NOP), letak objek pajak (alamat lengkap), luas tanah dan bangunan, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Untuk PPh, mungkin akan ada rincian transaksi atau penghasilan yang jadi dasar perhitungan.
Rincian Pajak Terutang: Ini adalah jantungnya surat. Akan dijelaskan tahun pajak yang bersangkutan, besaran pokok pajak yang harus dibayar, serta denda atau bunga jika ada keterlambatan sebelumnya. Total jumlah yang harus dilunasi akan tercantum jelas di sini.
Batas Waktu Pembayaran: Perhatikan baik-baik tanggal jatuh tempo pembayaran. Melewatkan tanggal ini bisa berakibat denda lagi, lho.
Cara Pembayaran: Surat akan memberikan informasi tentang metode pembayaran yang bisa kamu pilih, seperti transfer bank, melalui kantor pos, atau platform pembayaran online.
Konsekuensi Jika Tidak Membayar: Seringkali ada peringatan tentang sanksi atau tindakan yang akan diambil jika Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya.
Tanda Tangan dan Nama Pejabat: Bagian ini mengesahkan surat tersebut dan menunjukkan siapa pejabat yang bertanggung jawab atas penerbitannya.

Memahami setiap komponen ini akan membantumu menavigasi isi surat dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat.

Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Kasus PBB)¶

Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh format umum surat pemberitahuan pajak terutang, khususnya untuk PBB yang paling sering kamu temui dalam format SPPT. Meskipun setiap daerah punya sedikit perbedaan gaya, esensinya akan mirip.

[KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH/BADAN PENDAPATAN DAERAH]
[NAMA KOTA/KABUPATEN]

Nomor      : [Nomor Surat]                     [Tanggal Surat]
Lampiran   : -
Perihal    : Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Tahun Pajak [Tahun]

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i [Nama Wajib Pajak]
[Alamat Wajib Pajak]
[Kota Wajib Pajak]

Dengan hormat,

Berdasarkan data yang kami miliki, dengan ini kami memberitahukan bahwa Saudara/i memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang untuk objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

**I. Data Objek Pajak:**
   a. Nomor Objek Pajak (NOP)            : [NOP 18 Digit, Misal: 32.07.010.001.001-0001.0]
   b. Alamat Objek Pajak                 : [Jalan, Nomor, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan]
   c. Luas Bumi                          : [Jumlah] M2 (Metres Persegi)
   d. Luas Bangunan                      : [Jumlah] M2 (Metres Persegi)
   e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi : Rp [Nilai NJOP Bumi]
   f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan : Rp [Nilai NJOP Bangunan]
   g. Total NJOP                         : Rp [Total NJOP Bumi + Bangunan]

**II. Rincian Pajak Terutang Tahun Pajak [Tahun]:**
   a. NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (NJOP KP) : Rp [Nilai NJOP KP]
   b. Besaran PBB-P2 Terutang            : Rp [Jumlah PBB Terutang]
   c. Denda/Bunga (jika ada)             : Rp [Jumlah Denda/Bunga]
   -------------------------------------------------------------- (+)
   **TOTAL PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR : Rp [TOTAL AKHIR]**

**III. Batas Waktu Pembayaran:**
   PBB-P2 terutang tersebut di atas wajib dibayar paling lambat pada tanggal **[Tanggal Jatuh Tempo, Misal: 30 September Tahun Pajak]**.

**IV. Cara Pembayaran:**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui:
   1.  Bank [Nama Bank], melalui Teller, ATM, atau Internet Banking.
   2.  Kantor Pos di seluruh Indonesia.
   3.  Melalui aplikasi pembayaran digital yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah [Nama Kota/Kabupaten].
   Mohon simpan bukti pembayaran dengan baik sebagai tanda pelunasan.

**V. Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran:**
   Apabila pembayaran tidak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar Saudara/i dapat segera menunaikan kewajiban perpajakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Pejabat Bapenda/Dinas Pajak]
[Jabatan Pejabat]
[NIP Pejabat]

Contoh di atas adalah format dasar untuk PBB. Untuk jenis pajak lain, rincian objek pajak dan perhitungannya tentu akan berbeda, namun struktur suratnya akan memiliki kesamaan, yaitu memberitahukan siapa, apa, berapa, kapan, dan bagaimana harus membayar. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap daerah atau jenis pajak mungkin memiliki format yang sedikit berbeda. Tapi jangan khawatir, informasi inti yang perlu kamu tahu biasanya selalu ada kok!

Mengapa Kamu Menerima Surat Ini? (Fakta Menarik!)¶

Mungkin kamu bertanya-tanya, “Kok tiba-tiba dapat surat ini, ya?” Ada beberapa alasan umum mengapa kamu menerima surat pemberitahuan pajak terutang:

Ada Tunggakan Pajak: Ini alasan paling sering. Mungkin kamu lupa bayar PBB tahun lalu, atau ada kurang bayar PPh dari laporan tahunan yang sebelumnya belum teridentifikasi. Kantor pajak tidak akan melupakan kewajibanmu, jadi mereka akan mengirimkan pengingat.
Penyesuaian Nilai Objek Pajak: Khususnya untuk PBB, setiap beberapa tahun sekali ada penyesuaian NJOP. Jika NJOP propertimu naik, otomatis PBB yang terutang juga akan naik. Surat ini memberitahukan perubahan tersebut. Ini adalah praktik normal dalam sistem perpajakan untuk menjaga keadilan dan relevansi nilai properti dengan harga pasar.
Surat Rutin (SPPT PBB): Untuk PBB, SPPT memang dikeluarkan secara rutin setiap tahun kepada Wajib Pajak pemilik properti. Jadi, kalau kamu dapat SPPT PBB setiap tahun, itu normal dan bukan berarti kamu telat bayar. Itu adalah tagihan tahunanmu.
Perubahan Data Objek Pajak: Misalnya, kamu baru selesai membangun atau merenovasi rumah, atau ada perubahan data kepemilikan. Perubahan ini bisa mempengaruhi besaran pajak, dan surat ini akan memberitahukannya.
Hasil Pemeriksaan Pajak: Kalau ada pemeriksaan pajak dan ditemukan adanya kurang bayar, pihak pajak akan menerbitkan surat penetapan yang kemudian bisa diikuti dengan surat pemberitahuan pajak terutang ini.

Penting untuk diingat bahwa menerima surat ini adalah bagian normal dari kepatuhan pajak. Jangan langsung panik, tapi jadikan ini sebagai pengingat untuk segera bertindak.

Apa yang Harus Kamu Lakukan Setelah Menerima Surat Ini?¶

Mendapatkan surat pajak mungkin bikin kaget, tapi ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan:

Jangan Panik, Baca Baik-Baik!
Pertama dan yang paling penting, tetap tenang. Baca seluruh isi surat dengan teliti, dari awal sampai akhir. Pahami setiap detail, terutama pada bagian rincian pajak terutang, tahun pajak, dan batas waktu pembayaran.
Periksa Kembali Detailnya
Cocokkan data yang tertera di surat dengan data yang kamu miliki. Apakah nama, alamat, NOP (jika PBB), dan rincian objek pajak lainnya sudah benar? Apakah tahun pajaknya sesuai? Ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan administrasi. Human error bisa saja terjadi lho, jadi jangan sungkan untuk mengecek ulang.
Hubungi Kantor Pajak/Pemda Jika Ada Keraguan
Kalau ada informasi yang kurang jelas, tidak cocok, atau kamu merasa ada kesalahan, jangan ragu untuk langsung menghubungi instansi penerbit surat (Kantor Pajak Pratama atau Bapenda setempat). Bawa serta surat yang kamu terima dan identitas diri saat berkonsultasi. Lebih baik bertanya daripada nanti jadi masalah.
Siapkan Pembayaran
Jika semua detail sudah benar dan kamu memang memiliki kewajiban tersebut, segera siapkan dana untuk pembayaran. Jangan menunda-nunda sampai melewati batas waktu yang ditentukan.
Ajukan Keberatan atau Koreksi Jika Ada Kesalahan
Bagaimana jika setelah diperiksa ternyata ada kesalahan data atau perhitungan? Kamu punya hak untuk mengajukan keberatan atau koreksi. Biasanya, ada prosedur dan batas waktu tertentu untuk mengajukan keberatan. Siapkan dokumen pendukung yang relevan (misalnya, bukti kepemilikan yang sah, data luas tanah yang berbeda, atau bukti pembayaran sebelumnya jika itu surat tunggakan). Proses ini mungkin membutuhkan waktu, jadi segera lakukan setelah kamu menemukan ketidaksesuaian.

mermaid graph TD A[Terima Surat Pemberitahuan] --> B{Detail Sudah Sesuai?}; B -- Ya --> C[Lakukan Pembayaran]; B -- Tidak --> D[Hubungi Instansi Penerbit]; D --> E{Ajukan Koreksi/Keberatan}; E -- Disetujui --> F[Terima Surat Perbaikan/Pembatalan]; E -- Ditolak --> G[Lanjutkan Pembayaran atau Proses Hukum]; C --> H[Simpan Bukti Pembayaran]; F --> H;
Diagram di atas menunjukkan alur sederhana yang bisa kamu ikuti. Kepatuhan adalah kuncinya, tapi verifikasi adalah langkah awal yang cerdas.

Pentingnya Memahami Pajak dan Dampaknya¶

Membayar pajak mungkin terasa seperti beban, tapi sebenarnya ini adalah kontribusi langsung kita untuk pembangunan negara. Uang pajak yang kamu bayarkan digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, hingga gaji PNS dan TNI/Polri. Dengan membayar pajak, kamu secara tidak langsung ikut serta dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.

Infrastruktur dari pajak
Image just for illustration

Memahami pajak terutang dan melunasinya tepat waktu menunjukkan kepatuhan pajak yang baik. Kepatuhan ini bukan hanya soal menghindari sanksi, tapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik. Bayangkan jika semua orang tidak patuh pajak, dari mana negara akan mendapatkan dana untuk operasional dan pembangunan?

Sanksi dan Konsekuensi Jika Tidak Membayar¶

Oke, ini bagian yang kurang menyenangkan, tapi penting untuk diketahui. Jika kamu mengabaikan surat pemberitahuan pajak terutang dan tidak melunasinya hingga batas waktu, ada beberapa sanksi dan konsekuensi yang bisa kamu hadapi:

Denda dan Bunga: Ini yang paling umum. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh undang-undang. Besaran denda ini bisa bertambah seiring berjalannya waktu.
Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Paksa: Setelah surat pemberitahuan, jika tetap tidak dibayar, instansi pajak bisa mengeluarkan STP atau bahkan surat paksa. Surat paksa ini adalah peringatan terakhir sebelum tindakan penagihan aktif.
Penyitaan Aset: Dalam kasus yang parah dan tunggakan yang sangat besar, jika Wajib Pajak tetap tidak kooperatif, pemerintah memiliki hak untuk melakukan penyitaan aset yang setara dengan jumlah pajak terutang. Ini tentu saja merupakan opsi terakhir dan sangat jarang terjadi, tapi penting untuk mengetahui risikonya.
Pemblokiran Layanan Publik: Beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan untuk memblokir layanan publik tertentu (misalnya perpanjangan STNK, perizinan, atau bahkan akses ke fasilitas publik) bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak.
Pencatatan Negatif: Meskipun belum terlalu populer di Indonesia, di beberapa negara kepatuhan pajak juga bisa mempengaruhi skor kredit atau reputasi finansial seseorang. Jadi, menjaga rekam jejak pajak yang bersih itu penting.

Intinya, sanksi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai mekanisme penegakan hukum agar sistem perpajakan bisa berjalan efektif dan adil.

Tips Anti Lupa Bayar Pajak¶

Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan? Agar kamu enggak lagi pusing dengan surat pemberitahuan pajak terutang, coba terapkan tips berikut:

Pasang Pengingat Otomatis: Gunakan kalender digital di smartphone atau komputer untuk memasang pengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, baik PBB, PPh, atau pajak lainnya. Atur agar ada pengingat beberapa hari sebelum jatuh tempo.
Manfaatkan Layanan E-Billing atau E-SPPT: Banyak pemerintah daerah dan DJP sudah menyediakan layanan digital. Daftarkan dirimu untuk menerima SPPT PBB secara elektronik atau gunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Ini meminimalisir risiko surat hilang atau tidak sampai.
Cek Rutin Status Pajakmu: Jangan menunggu surat datang. Sesekali, cek status pajak propertimu (untuk PBB) melalui portal Bapenda setempat atau datang langsung ke kantornya. Untuk PPh, pastikan pelaporan SPT tahunanmu sudah benar dan tidak ada kurang bayar.
Siapkan Dana Cadangan: Jika kamu punya properti atau penghasilan yang dikenakan pajak secara rutin, sisihkan dana khusus untuk membayar pajak. Anggap saja ini sebagai “dana darurat pajak”.
Simpan Bukti Pembayaran dengan Baik: Setiap kali kamu membayar pajak, simpan bukti pembayarannya (struk, resi transfer, atau screenshot jika online) di tempat yang aman dan mudah diakses. Ini akan sangat berguna jika di kemudian hari ada masalah atau perbedaan data.
Pahami Jenis Pajak yang Melekat Padamu: Apakah kamu punya properti? Punya usaha? Berapa penghasilanmu? Memahami jenis-jenis pajak yang wajib kamu bayar akan membantumu untuk proaktif dalam memenuhinya.

Perbedaan dengan SPT dan SKP: Jangan Sampai Keliru!¶

Seringkali, Wajib Pajak bingung antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan SPT atau SKP. Padahal, ketiganya punya fungsi yang berbeda, lho!

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan/Masa): Ini adalah surat yang kamu sampaikan sendiri ke kantor pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi, ini adalah laporanmu kepada negara. Contohnya adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau SPT Masa PPN.
SKP (Surat Ketetapan Pajak): Ini adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi. SKP ini bisa berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPKB misalnya, diterbitkan kalau hasil pemeriksaan menunjukkan ada pajak yang kurang kamu bayar. Jadi, ini adalah penetapan dari pihak pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang: Seperti yang sudah kita bahas, ini adalah pemberitahuan atau pengingat adanya kewajiban pajak yang belum lunas atau akan jatuh tempo, yang dikeluarkan oleh instansi pajak kepada Wajib Pajak. Ini bisa berupa SPPT PBB atau surat pemberitahuan tunggakan pajak lainnya.

Meskipun berhubungan, ketiga surat ini memiliki peran dan tujuan yang jelas berbeda dalam administrasi perpajakan kita.

Implementasi Digital dan Kemudahan Akses Informasi¶

Di era digital ini, pemerintah terus berinovasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Sekarang, banyak daerah sudah punya sistem e-SPPT di mana kamu bisa mendapatkan SPPT PBB secara elektronik melalui email atau portal online. Pembayaran juga makin mudah dengan berbagai pilihan, mulai dari mobile banking, e-commerce, hingga aplikasi pembayaran digital.

Aplikasi pembayaran pajak online
Image just for illustration

Kemudahan ini seharusnya bisa meminimalisir alasan “lupa” atau “tidak tahu”. Manfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya untuk memastikan kamu selalu up-to-date dengan kewajiban perpajakanmu. Jika kamu masih kesulitan, jangan sungkan mencari informasi dari sumber resmi seperti situs web DJP, Bapenda, atau menghubungi call center mereka. Mereka ada untuk membantu!

Nah, itu dia panduan lengkap tentang contoh surat pemberitahuan pajak terutang dan segala hal yang perlu kamu tahu. Semoga setelah ini kamu enggak bingung lagi kalau menerima surat semacam ini, ya! Ingat, patuh pajak itu keren dan bermanfaat untuk kita semua.

Apakah kamu punya pengalaman menerima surat pemberitahuan pajak terutang? Atau ada tips lain yang ingin kamu bagikan? Yuk, ceritakan di kolom komentar di bawah!

Contoh Jenis Surat